Kamis 05 Jan 2023 11:45 WIB

Pengamat Anggap Perppu Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum

Perppu Cipta Kerja perlu dikawal terkait harmonisasi dan implementasinya.

Rep: Erik PP/Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh menolak UU Cipta Kerja dengan melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam aksinya mereka membawa beberapa tuntutan diantaranya  menolak UU KUHP, omnibus law UU Cipta Kerja, tolak outsourcing, serta mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh menolak UU Cipta Kerja dengan melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam aksinya mereka membawa beberapa tuntutan diantaranya menolak UU KUHP, omnibus law UU Cipta Kerja, tolak outsourcing, serta mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom dari Universitas Airlangga (Unair), Gigih Prihantono mengapresiasi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dia menganggap, keputusan pemerintah itu sudah tepat.

"Langkah yang cerdas, ya, bagi pemerintah. Masyarakat ekonomi butuh kepastian hukum terkait usaha dan ketenagakerjaan, apalagi kita saat ini membutuhkan kebijakan yang dapat mengantisipasi situasi ekonomi yang tidak pasti,” jelas Gigih kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Ditanya mengenai dampak Perppu Cipta Kerja terhadap perekonomian, kata Gigih, hal itu positif bagi iklim usaha dan ekonomi nasional. "Kalau isi perppu itu 80 persen seperti UU Cipta Kerja, kalau dari sisi saya itu positif, ya, terutama terkait dengan proses pengaturan kemudahan berusaha dan pengaturan peningkatan produktivitas tenaga kerja," ucapnya.

Gigih menilai,adanya Perppu Cipta Kerja dapat mempermudah proses birokratisasi dunia usaha menjadi lebih mudah. Hal tersebut dapat berdampak baik terhadap perkembangan ekonomi.

Meski mengapresiasi dan mendukung penerbitan Perppu Cipta Kerja, Gigih tetap memiliki catatan terhadap peraturan tersebut. "Kita perlu mengawal harmonisasi dan implementasi Perppu Cipta Kerja ini, khususnya dalam aspek memberikan kepastian hukum dalam ketersediaan lahan," ujar Gigih.

Jika tidak diatur lebih lanjut, Gigih menganggap, kepastian hukum terhadap lahan bisa menjadi batu sandungan para investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya, Perppu Cipta Kerja sempat dikritik oleh sebagian pihak karena dinilai minim partisipasi publik dalam perumusannya.

Sementara itu, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut, alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja untuk memperbaiki undang-undang sebelumnya. "Masalah perppu itu saya kira kan memang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dianggap ada bermasalah, sehingga perlu diperbaiki," kata Wapres Ma'ruf di Cianjur, Jawa Barat pada Rabu (4/1/2023).  

Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022, menandatangani Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertimbangan dikeluarkannya Perppu tersebut adalah karena kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

"Dalam rangka memperbaiki situasi, tidak boleh vakum, supaya perekonomian kita terjaga, investor juga tidak bingung jalan keluarnya dibuat perppu untuk menanggulangi situasi itu," ungkap Ma'ruf.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement