REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menilai wajar DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi sebagaimana tertera dalam laporan Bawaslu RI. Sebab, Jakarta merupakan ibu kota negara. 

Hasyim menjelaskan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis tentu menjadi etalase atau patokan ketika melihat kondisi Indonesia. Apabila muncul ketidakstabilan di Jakarta, tentu menjadi gambaran seolah-olah Indonesia tidak stabil. 

"Sehingga kalau teman Bawaslu menempatkan Jakarta menjadi salah satu daerah dengan titik potensi rawan yang tinggi, masuk akal saya kira," kata Hasyim di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/1/2023). 

Menurut Hasyim, kerawanan pemilu di Jakarta bisa dilihat dari sejarah gelaran Pilkada 2017. Ketika itu, “sentimen konfliknya tinggi”. Untuk diketahui, gelaran Pilkada 2017 memang memunculkan polarisasi masyarakat, terutama antara pendukung Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Karena itu, lanjut Hasyim, kesimpulan Bawaslu bahwa Jakarta adalah provinsi paling rawan saat Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai peringatan. KPU dan pihak terkait lainnya harus berupaya mencegah agar potensi-potensi gangguan itu tidak terjadi. 

Bawaslu RI pada 16 Desember 2022 merilis hasil riset terkait potensi gangguan dan hambatan penyelenggaraan Pemilu 2024 atau disebut dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Bawaslu menyimpulkan ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi atau skor IKP-nya di atas 70. 

Provinsi paling rawan adalah DKI Jakarta dengan skor IKP 88,95. Lalu menyusul Sulawesi Utara (skor 87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).

Ikuti Whatsapp Channel Republika