REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Usai mendapat arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Kabinet terkait Reforma Agraria, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bergerak cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria.
Sore setelah ratas di Istana, Menteri Hadi langsung menyusun rencana kunjungan kerja ke beberapa obyek Reforma Agraria yang menjadi perhatian publik dan Presiden.
Reforma agraria memang menjadi salah satu fokus kerja Presiden Jokowi. "Kasus-kasus pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun, memang harus segera dicarikan solusi dan skema penyelesaian," kata Menteri Hadi dalam keterangan persnya, Kamis (5/1/2022).
"Saya akan segera melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik untuk menemukan solusi dan menawarkan skema penyelesaian masalah. Salah satunya Kota Surabaya," kata Hadi menambahkan.
Di Surabaya, Menteri Hadi menyambangi warga Tanjung Perak dan beberapa pihak untuk mendorong kesepakatan penyelesaian konflik agraria. Sengketa lahan ini sudah berlangsung puluhan tahun antara masyarakat Tanjung Perak dengan PT. Pelindo III.
Di Surabaya, Menteri Hadi juga meninjau rumah warga untuk mencari skema penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan Pemerintah Kota Surabaya, terkait Surat Ijo yang sudah berlangsung sejak tahun 1960-an.
Selain itu, Menteri Hadi juga mendatangi Warga Perkumpulan Warjoyo, Kelurahan Sawunggaling, untuk berdialog tentang skema penyelesaian sengketa antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan masyarakat.
Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia banyak terjadi antara warga dan pihak swasta, BUMN, pemerintah daerah, TNI/Polri, juga karena ada warga yang sudah menghuni kawasan hutan cukup lama. Rata-rata sudah puluhan tahun belum menemukan solusi penyelesaian. Program reforma agraria Presiden Jokowi diharapkan bisa menuntaskan konflik-konflik pertanahan yang melibatkan rakyat banyak.
Kementerian ATR/BPN sangat serius dalam melakukan percepatan penuntasan program reforma agraria ini. Setelah dari Jawa Timur, Menteri Hadi dijadwalkan akan ke Kabupaten Jember dan beberapa lokasi di Jawa Tengah dan Sumatra.
Menteri Hadi menegaskan komitmennya dalam penuntasan kasus sengketa agraria. "Saya ini mantan panglima TNI, ini sudah tugas negara dan insya Allah akan tuntaskan sebaik-baiknya."