REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil menegaskan, urusan pembenahan transportasi publik terus dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Walaupun, ia mengakui, dari sisi kewenangan dan anggaran ada keterbatasan.
Dia mengatakan, tuntutan warga terkait transportasi publik sebetulnya lebih tepat diarahkan kepada pemangku wilayah, seperti wali kota atau bupati. Kewenangan gubernur, sambung dia, hanya sebatas koordinasi di wilayah algomerasi seperti Bandung Raya.
"Jadi di mana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya," kata Kang Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Provinsi Jabar, Kamis (5/1/2023).
Baca: Ridwan Kamil Jelaskan Alasan Percakapan Twitter Dibawa ke Instagram
Dia mengatakan, untuk memastikan koordinasi berjalan baik maka dibentuk organisasi Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya. Tetapi, urusan pembentukan itu memakan waktu lama karena Pemprov Jabar harus membenahi payung hukum terlebih dulu. "Kita beresin dulu rumah hukumnya," kata Kang Emil.
Dia menuturkan, salah satu bentuk realisasi pihaknya untuk memulai pembenahan transportasi publik dengan meluncurkan bus rapid transit (BRT) di Kota Bandung. Saat ini, kata Kang Emil, secara aktif sudah beroperasi delapan bus listrik dengan kapasitas 25 penumpang per unit, yang melayani penumpang.
"Dimulai dari yang mudah dulu BRT sudah diluncurkan, saya minta maaf tahun ini akan banyak pekerjaan BRT," katanya. Terkait tuntutan yang berharap transportasi publik terintegrasi seperti Jakarta, Kang Emil meminta warga melihat porsi APBD yang dimiliki Pemprov Jabar.
Baca: Kang Emil Singgung Warganet Indonesia Paling tak Sopan di Asia Pasifik
Pun dengan besarnya dukungan APBN kepada pembenahan transportasi di Jakarta tidak sama dengan Jabar. "DKI Jakarta yang APBD-nya terbesar se-Indonesia, setengah anggaran pembangunan MRT-nya dari APBN. Terlebih APBD Jabar yang hanya Rp 40 triliun dibagi 27 kota kabupaten urusannya banyak tidak mungkin sanggup mengurusi transportasi massal."
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, A Koswara mengatakan, saat ini, pihaknya sedang mendorong pembenahan transportasi publik berbasis listrik dimulai dari Bandung Raya."Kita sedang mengarah ke sana, kan itu bagian dari program pemerintah," kata Koswara.
Rencananya BRT melayani lima koridor di Bandung Raya. Adapun satu koridor akan memakai bus berbasis listrik. Menurut Koswara, Bank Dunia yang mendukung program itu berharap, bus listrik yang dioperasikan bisa mencapai 50 persen dari seluruh rute.
Ikuti Whatsapp Channel Republika