REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) menganggarkan public service obligation (PSO) atau subsidi untuk kereta pada 2023 sekitar Rp 2,54 triliun. Total subsidi untuk kereta turun dibandingkan tahun 2022 di angka Rp 2,8 triliun.

Dalam catatan Republika.co.id, subsidi terbanyak dialokasikan untuk KRL Commuter Line Jabodetabek yang tahun ini ditetapkan Rp 1,6 triliun. Angka itu mengalami penurunan sekitar Rp 200 miliar jika merujuk tahun 2022 sebesar Rp 1,8 triliun.

Pada saat bersamaan, subsidi untuk KRL Jogja juga ikut turun. Tahun ini, subsidi KRL Jogja ditetapkan Rp 53,8 miliar dari tahun sebelumnya Rp 60,1 miliar. Penurunan itu di tengah kabar rencana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ingin menaikkan tarif KRL khusus untuk orang kaya.

DJKA Kemenhub pun sudah menekan kontrak PSO dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta pada Jumat (30/12/2022). Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Djarot Tri Wardhono menjelaskan, penugasan pemerintah kepada PT KAI dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 30 Desember 2023.

Penyelenggaraan PSO meliputi, kereta jarak jauh yang terdapat empat lintas pelayanan dengan volume penumpang sekitar 3,4 juta penumpang dalam satu tahun. Kemudian, kereta ekonomi jarak sedang yang terdapat sembilan lintas pelayanan dengan volume sekitar lima juga penumpang dalam satu tahun.

Selain itu, kereta ekonomi jarak dekat atau kereta api lokal sebanyak 26 lintas dengan volume sekitar 28 juta penumpang dalam satu tahun. Djarot menambahkan, PSO juga untuk kereta rel diesel (KRD) ekonomi yang terdapat 13 lintas pelayanan dengan volume sekitar empat juta penumpang selama setahun.

Selanjutnya, kereta ekonomi Lebaran terdapat empat lintas pelayanan serta KRL Jabodetabek serta KRL Yogyakarta. Sementara dana subsidi akan diberikan kepada layanan kereta perintis di lima wilayah, yang meliputi Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Aceh.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menjelaskan, komitmen penerintah untuk mendorong penggunaan transportasi massal tersebut terlihat dari besaran dana PSO dan subsidi yang digelontorkan. Risa menegaskan, PSO diberikan untuk menutup selisih tarif operasional layanan kelas ekonomi yang sudah dihitung oleh PT KAI.

Sementara subsidi kereta perintis diberikan untuk menutup biaya operasional layanan yang lebih tinggi dari pendapatan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. "Sehingga kami harapkan melalui PSO dan subsidi KA perintis ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan angkutan massal kereta dengan harga yang sangat terjangkau," tutur Risal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika