REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membeberkan data 7.000 bayi meninggal dunia tiap tahunnya karena penyakit jantung bawaan. Salah satu penyebabnya adalah akibat Indonesia masih minim memiliki dokter spesialis dengan kemampuan yang memadai.
"Bayi yang lahir di Indonesia itu ada sekitar 4,8 juta setahun. Saya dengar dari para dokter anak kalau satu per 100 dari anak yang lahir, itu punya jantung bawaan. Jadi kalau 4,8 juta bagi 100 ada 48 ribu setiap tahun anak Indonesia punya jantung bawaan," kata Menkes dalam Konferensi Pers Kinerja 2022 dan Program Kerja 2023 Kemenkes yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Budi menuturkan bahwa jumlah bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan, jauh lebih banyak dibandingkan bayi yang meninggal karena terkena gagal ginjal akut. Menurut perhitungannya, dari 48 ribu bayi yang lahir dengan jantung bawaan itu setiap tahunnya, 25 persen atau sekitar 12.500 anak justru menderita penyakit jantung bawaan yang kritis.
Mirisnya selain kekurangan dokter spesialis, kemampuan Indonesia untuk melakukan operasi jantung hanya bisa sekitar 5.000 operasi saja. Belum lagi ditambah dengan waktu antrian layanan jantung yang masih panjang.
Akibatnya, 7.000 ribu bayi tidak dapat tertangani dengan baik dan maksimal. Padahal seharusnya sistem layanan kesehatan di Indonesia sudah bisa memberikan layanan terbaiknya, setelah 77 tahun merdeka.
"Bayangkan kapasitas operasi kita cuma 5.000-an, jadi 7.000 bayi wafat setiap tahun, karena kelainan jantung bawaan karena kita tidak punya dokter spesialis yang cukup untuk melakukan operasi jantung padahal kita sudah 77 tahun merdeka. Kasihan anak-anak kita," ujarnya.
Budi turut mengakui jika layanan jantung yang sesuai kompetensi belum merata di Indonesia. Sebab hanya ada 40 rumah sakit pemerintah yang mampu melayani Catheterization Laboratory (Cathlab) atau tindakan medis yang dilakukan di laboratorium kateterisasi jantung dan angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah.
Sementara itu, hanya ada 10 rumah sakit yang mampu melakukan bedah jantung secara terbuka. Artinya, kemampuan sistem kesehatan tidak sebanding dengan jumlah pasiennya terutama bagi penderita jantung, stroke dan kanker.
Padahal ketiga penyakit itu menjadi penyumbang kematian tertinggi dalam masyarakat Indonesia. Meski demikian, Budi menyatakan bahwa layanan pembiayaan rumah sakit sudah teratasi dengan adanya pemanfaatan BPJS Kesehatan saat ini.
Budi menyatakan terkait dengan penanganan permasalahan tersebut, Kemenkes akan fokus untuk memastikan peningkatan kemampuan layanan kesehatan meningkat melalui transformasi kesehatan yang ada sebanyak enam pilar, serta memastikan setiap infrastruktur kesehatan menjadi lebih memadai untuk kesehatan masyarakat di masa depan. "Jadi sesudah kita berhasil membereskan masalah dari sisi demand side, karena sudah dari sisi coverage BPJS. Sekarang kita harus memastikan infrastruktur kesehatannya disiapkan," ucap Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika