REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada kebijakan work from home (WFH). Meski muncul petisi daring yang ditandatangani oleh lebih dari 18 ribu orang hingga Kamis (5/1/2022) ini, Heru, mengaku belum mempertimbangkan pengembalian WFH.
“Nanti kita pikirkan ya, tapi work from home ini masing-masing pemberi kerjaan,” kata Heru kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/1/2022).
Heru menegaskan, pihaknya tidak akan mendukung atau mendorong kebijakan WFH dilakukan di Jakarta. Ihwal demikian, pihaknya menyerahkan kepada masing-masing perusahaan untuk memutuskan kebijakan pada orang-orang atau pekerja yang terdampak.
“Imbauan aja. Masing-masing pemilik gedung saya imbau sekali lagi, BMKG ingatkan kondisi rawan dari 3-10 Januari, kalau mau WFH, silakan saja,” katanya.
Diketahui, seiring melandainya Covid-19 di DKI dan Indonesia secara menyeluruh, kebijakan PPKM mulai dicabut Presiden Jokowi. Tatkala pencabutan dilakukan, muncul kemacetan yang mengakibatkan melambatnya lalu lintas dan peningkatan polusi membuat sebagian warga merasa lebih efektif menerapkan WFH.
Dalam pengumpulan tandatangan daring di laman Change.co ada petisi untuk mengembalikan WFH saat ini. Pembuat petisi Riwaty Sidabutar menargetkan 25 ribu penandatangan, dan kurang dari tujuh ribu pada Kamis ini.
Menurut Riwaty Sidabutar yang memulai petisi, kembali bekerja ke kantor setelah dua tahun di rumah malah membuatnya semakin stres. Sebab, jarak tempuh antara kantor dan rumah terbilang jauh. Misal, dia yang menempuh 20 kilometer ke kantor dan total jarak pulang pergi menjadi 40 kilometer.
“Belum lagi kalau hujan. Bisa-bisa saya terjebak kemacetan lama sekali, satu jam bahkan menggunakan sepeda motor,” kata Riwaty.
Menanggapi hal itu, praktisi kreatif Yoris Sebastian mengatakan jika disikapi secara umum, sebenarnya, kebijakan WFH perlu dilihat dari jenis industrinya. “Kalau perusahaan bisa melakukan WFH, sebenarnya mendapat keuntungan. Untuk beberapa perusahaan yang bersedia melakukan WFO harus bersedia mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Tapi mungkin secara industri, hal itu harus disadari oleh pendatangan karena kita tidak bisa memukul rata setiap industri,” kata Yoris
