REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menata permukiman kumuh yang tersebar di 250 Rukun Warga (RW) di Ibu Kota untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Nanti akan ada bedah rumah dan lain-lain," kata Heru di Jakarta, Jumat (16/1/2023).
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Afan Adriansyah Idris menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat di Jakarta ada 450 RW kumuh.
Dari jumlah itu, sebanyak 200 RW di Ibu Kota sudah mendapatkan penanganan. Sedangkan sisanya sebanyak 250 RW akan mendapat pembenahan secara bertahap hingga tahun anggaran 2026.
"Jadi ada 250 RW yang akan kami benahi. Itu bertahap sampai 2026," katanya.
Namun Pemprov DKI belum memberikan detail jumlah anggaran yang diperlukan untuk program pembenahan permukiman kumuh itu.
Heru dan Afan menjelaskan bahwa anggaran pembenahan kampung kumuh sudah dialokasikan termasuk bekerjasama dengan perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial (CSR).
Afan menambahkan, pembenahan yang akan dilakukan salah satunya menata ulang kawasan permukiman padat dan kumuh karena dinilai tidak sehat, yakni tidak ada pencahayaan dan tidak ada sirkulasi udara.
"Jadi ada beberapa pak gubernur, di (Jakarta) Utara itu yang saking sempitnya antara atap dan atap rumah yang berhadapan itu saling menutup. Jadi tidak ada sinar, tidak ada sirkulasi udara," kata Afan.
BPS DKI Jakarta mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota bertambah 3.750 orang menjadi total 502 ribu orang atau sekitar 4,69 persen dari total jumlah penduduk Jakarta, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022.
Adapun jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2021 berdasarkan data BPS DKI mencapai 10,6 juta orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika