REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menduga duitokrasi atau daulat uang bakal muncul lagi di Pemilu 2024. Ia merasa politik uang masih menjadi tantangan besar penyelenggaraan Pemilu selama ini.
Hal itu disampaikan Denny dalam seminar hybrid yang digelar oleh Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) dengan FH UMY pada Jumat (6/1).
Denny mensinyalir tren politik uang yang justru semakin menguat. "Duitokrasi saya khawatirkan akan muncul lagi di Pemilu 2024 apakah Pileg, Pilpres. Kenapa? Karena kita lihat gejala semacam serangan fajar tak berkurang malah makin marak," kata Denny dalam kegiatan tersebut.
Denny mengingatkan bahaya laten dari politik uang yang bisa membajak demokrasi. Akibat politik uang, ia meragukan pemimpin yang muncul karena belum tentu sesuai aspirasi rakyat. "Duitokrasi adalah daulat uang sebagai antitesis dari demokrasi yang merupakan kedaulatan rakyat dimana pemimpin dipilih oleh rakyat," tegas Denny.
Denny menceritakan pengalamannya saat bertarung memperebutkan kursi Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Saat itu, Denny terus menggelorakan semangat antipolitik uang. Namun Denny kalah dalam ajang Pilgub itu.
"Saya kampanye di Kalsel soal antipolitik uang dan politik curang. Saya jalani proses itu. Tapi ini nggak gampang karena ujungnya politik uang dan politik curang masih mewabah dan menentukan siapa pemenang," ujar Denny.
Selain itu, Denny mengakui masalah antipolitik uang yang diangkatnya bukan hal baru. Hanya saja, masalah itu justru sulit ditemukan obat mujarabnya karena terus terjadi saban Pemilu.
"Jadi dalam Pemilu 2024 persoalan kita sama dimana berhadapan dengan kekuatan uang. Jangan sampai demokrasi dibajak duitokrasi," ucap Denny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika