REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan kehormatan dari masyarakat Pulau Nias, berupa pengakuan menjadi bagian dari Marga Zebua. Dengan kehormatan ini, Erick telah dianggap sebagai warga Pulau Nias.
Bagi Erick, gelar tersebut merupakan sebuah kehormatan besar, sekaligus merupakan tanggung jawab untuk mendampingi masyarakat Nias agar segera terangkat kondisi perekonomiannya.
Kondisi perekonomian Pulau Nias menjadi penekanan Erick karena empat kabupaten yang ada di pulau paling Barat Indonesia ini tergolong tertinggal, termasuk jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Sumatera Utara.
“Ini adalah sebuah kehormatan luar biasa bagi saya sebagai bagian dari warga Zebua, dan menjadi bagian dari warga Pulau Nias. Karena itu, tidak mungkin kita meninggalkan saudara -saudara kita yang tertinggal di berbagai wilayah. Pulau Nias ini ada 4 kabupaten yang terendah dalam ekonominya. Kalau kita lihat sebagai bagian Provinsi Sumatera Utara, ada 4 kabupaten diantaranya, yang terendah perekonomiannya ya di sini,” ujar Erick di Taman Kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara, Ahad (7/1/2023), dikutip dari siaran persnya.
Pemberian gelar adat Nias tersebut ditetapkan melalui musyawarah para tetua adat. Erick menyadari, disematkannya suatu gelar kehormatan, selalu beriringan dengan tanggung jawab dan darma bakti yang harus diemban serta dijaga.
"Saya kini dikenal oleh masyarakat Nias sebagai Erick Thohir Zebua, dengan gelar kebangsawanan Balugu Sangeri Banua yang bermakna ‘Pengayom Negeri’. Suatu kehormatan. Zebua adalah nama keluarga terhormat yang juga berperanan penting dalam kebudayaan Nias," tutur Erick menjelaskan.
Langkah jangka pendek
Oleh karena itu, saat menjawab pertanyaan media, Erick menekankan langkah – langkah taktis yang dia soroti untuk dipersiapkan dalam jangka pendek. Langkah tersebut antara lain memperkuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program PNM Mekaar.
Saat ini, KUR yang tersalurkan di seluruh Pulau Nias baru mencapai Rp 300 miliar, dan menyentuh 7.580 nasabah. Adapun, penerima bantuan pada program PNM Mekaar adalah 7.500 ibu-ibu dengan nilai total Rp 24 miliar, dimana masing - masing menerima dukungan pembiayaan pada kisaran Rp 1 juta hingga Rp 4 juta. Statistik itu, bagi Erick, masih belum cukup.
Kemudian, Erick juga melirik komoditas utama yang banyak ditemukan di Pulau Nias, sebagai basis pengembangan ke depan, antara lain perkebunan kelapa. Pengalaman di Deli Serdang dapat diterapkan di Nias.
Sehari sebelumnya, Erick meninjau proyek pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Deli Serdang untuk produksi minyak makan merah. Pengembangannya tidak menekankan pada BUMN, melainkan pada keterlibatan petani secara lebih maksimal, melalui koperasi petani.
“Dalam jangka pendek bagaimana program KUR dan PNM Mekaar ini kita tingkatkan. Lalu ada potensi perkebunan kelapa yang mungkin bisa dilakukan industrialisasi. Seperti kemarin, di Deli Serdang kami melakukan pembangunan pabrik minyak goreng merah, yang harganya Rp 2.000 lebih murah. Dan disitu ada vitamin A dan E. BUMN koordinasi dengan para petani, membangun koperasi petani, bukan BUMN terus, tetapi dibangun ekosistemnya,” ungkap Erick.
Opsi untuk Nias
Dalam jangka panjang, Erick mengatakan, dirinya telah berbicara dari hati ke hati dengan para pimpinan daerah di Nias untuk mengangkat masukan terkait masa depan pengembangan ekonomi Pulau Nias.
Ada sejumlah alternatif antara lain adalah menjadikan Nias sebagai pusat wisata (seperti Labuan Bajo dan Mandalika) atau menjadi kawasan kelautan terpadu.
“Tadi kami sudah berbicara dari hati ke hati dengan pimpinan daerah. Bagaimana bersama pemerintah pusat kami melakukan pembangunan Nias ini secara menyeluruh. Jadi tidak parsial satu per satu. Ini yang akan disampaikan Pimpinan Daerah kepada Bapak Presiden sebagai prioritas pembangunan di Pulau Nias,” kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika