REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat mendesak Junta Militer Myanmar agar mengimplementasikan 5 poin konsensus. Hal ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral dengan PM Malaysia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1/2023).

"Mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan five point consensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan five point concensus tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan, pelaksanaan 5 poin konsensus menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah di Myanmar.

"Saya dan Bapak Presiden bersependapat bahawa proses yang diterajui ASEAN, khususnya pelaksanaan Kemuafakatan Lima Perkara (Five-Point Consensus) merupakan wadah terbaik bagi mencari penyelesaian damai di Myanmar," ujar Anwar.

Menurut dia, upaya implementasi lima poin konsensus ini perlu dilanjutkan. Ia pun meminta pihak Myanmar agar segera memberikan komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan lima poin konsensus tersebut demi kesejahteraan rakyat.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) April tahun lalu, 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut yakni

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.

Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika