Tujuh Program Prioritas Pembangunan Jatim pada 2023
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Fernan Rahadi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa | Foto: istimewa
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokus utama dalam pembangunan Provinsi Jatim di 2023. Khususnya terkait penanganan kemiskinan ekstrem, pendidikan, dan pengembangan SDM, serta penurunan angka stunting.
Khofifah mengatakan, fokus tersebut juga selaras dengan tema dan tujuh prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2023, yakni peningkatan dan pemerataan kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan jasa berbasis agro.
"Orang itu mulia kalau sejahtera dan terdidik. Maka pendidikan dan kesejahteraan termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan ekstrem tetap harus jadi PR serius kita tahun ini," kata Khofifah, Ahad (8/1/2023).
Khofifah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan seluruh program untuk kesejahteraan masyarakat. Khofifah menjelaskan, berdasarkan RKPD 2023, prioritas pembangunan Jatim dijabarkan dalam tujuh hal.
Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan. Keempat, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima, peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi.
Kemudian yang keenam adalah peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Terakhir, peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.
Terkait permasalahan kemiskinan ekstrem, Khofifah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jatim untuk melakukan pemetaan secara detail desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, desa maju, dan berkembang. Menurutnya, penurunan kemiskinan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadikan masyarakat bermartabat dan memuliakan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
