Senin 09 Jan 2023 20:29 WIB

Pengamat Ingatkan Risiko Bangun IKN Saat Ekonomi Melambat

Pengamat sarankan agar narasi diubah tidak pindah ibu kota, tapi ....

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Teguh Firmansyah
Pekerja menggarap proyek jalur logistik dan material khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pelabuhan masyarakat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (10/10/2022). Kementerian Perhubungan menetapkan empat pelabuhan yang ada di Kecamatan Sepaku sebagai pelabuhan khusus pengiriman material dan logistik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, salah satunya di wilayah Bumi Harapan dan Trunen.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pekerja menggarap proyek jalur logistik dan material khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pelabuhan masyarakat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (10/10/2022). Kementerian Perhubungan menetapkan empat pelabuhan yang ada di Kecamatan Sepaku sebagai pelabuhan khusus pengiriman material dan logistik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, salah satunya di wilayah Bumi Harapan dan Trunen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara dapat dinilai investor sebagai proyek bernilai ekonomi rendah. Ini jika proyek ini dipaksakan dibangun saat ekonomi global mengalami perlambatan.

"Secara kelayakan ekonomi proyek IKN dapat bernilai rendah dimata investor apabila dibangun saat ekonomi global mengalami pelambatan," ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam keterangannya, Senin (9/1/2023).

Baca Juga

Bhima mengatakan, tingginya inflasi, pelemahan kurs rupiah hingga naiknya suku bunga membuat investor mempertimbangkan besaran internal rate of return atau pengembalian dana dari proyek IKN. Apalagi IKN, kata Bhima, lebih ditujukkan untuk proyek pemindahan pusat pemerintahan atau birokrasi bukan pengembangan kawasan industri atau bisnis.

Kondisi ini ditambah, dengan masalah regulasi yang berpeluang muncul meski sudah ada UU IKN. "Karena pemerintah mendorong revisi undang undang IKN. Karena baru berumur jagung muncul wacana revisi UU justru timbul ketidakpastian dan pertanyaan besar," ujarnya.

Karena itu, hingga saat ini belum banyak investor yang mengincar mega proyek ini. Padahal tahap 1 pembangunan pada 2022-2024 telah dimulai.

Dia menilai, perlunya perombakan total proyek IKN dari rencana awal agar tetap bernilai ekonomi tinggi. "Sebaiknya bukan pemindahan ibu kota tapi menggunakan narasi pengembangan Kalimantan Timur sebagai daerah industri hijau atau basis dari transisi energi," ujarnya.

Awal Januari ini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, progress pembangunan Ibu Kota Nusantara mulai lebih masif pada tahun 2023 ini. Dia menyebut, berbagai kebutuhan logistik pembangunan pun juga sudah mulai dikirim ke lapangan.

“Saya melihat progres dimulainya konstruksi di lapangan yang lebih besar, yang lebih masif ya. Karena semua kontrak-kontrak konstruksi yang dibuat oleh PU itu semua sudah ditandatangani, kemudian sudah dimobilisasi lah. Teman-teman kalau melihat ke lapangan pasti kelihatan banget, di mana logistik itu mulai masuk ke lapangan,” kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/1/2023).

Bambang menyebut, pembangunan IKN pun sudah berjalan, seperti terkait pembukaan lahan atau land clearing dan juga pembangunan lahan atau land development. Menurutnya, proses pembangunan IKN akan menyesuaikan dengan kondisi alam.

“Nanti akan mulai kelihatan misalnya tugu kebangsaan itu seperti apa, ada jalan di barat akses barat, akses timur, kemudian ada misalnya di situ mulai kita lihat istananya seperti apa. Itu kita atur,” tambah dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement