REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Perusahaan induk Facebook, Meta, mengatakan mereka akan menghapus konten-konten yang mendukung atau memuji aksi penggerudukan gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan Brasil oleh demonstran pendukung mantan presiden Jair Bolsonaro. Meta mengaku terus mengikuti perkembangan situasi di negara tersebut.
"Sebelum pemilihan (presiden), kami menetapkan Brasil sebagai lokasi berisiko tinggi sementara dan telah menghapus konten yang menyerukan orang-orang untuk mengangkat senjata atau secara paksa menyerang Kongres, Istana Kepresidenan, serta bangunan federal lainnya," kata seorang juru bicara Meta, Senin (9/1/2023).
“Kami juga menetapkan ini sebagai peristiwa yang melanggar, artinya kami akan menghapus konten yang mendukung atau memuji tindakan tersebut. Kami secara aktif mengikuti situasi dan akan terus menghapus konten yang melanggar kebijakan kami,” kata juru bicara tersebut menambahkan.
Mahkamah Agung Brasil telah memutuskan untuk menangguhkan jabatan Gubernur Brasilia Ibaneis Rocha selama 90 hari pada Ahad (8/1/2023) malam. Hakim Agung Alexandre de Moraes mengatakan, penangguhan Ibaneis Rocha dari jabatannya dilakukan karena lemahnya pengamanan di ibu kota saat aksi penyerbuan gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan berlangsung pada Ahad lalu. De Moraes juga memerintahkan agar platform media sosial Facebook, Twitter, dan TikTok memblokir konten propaganda kudeta.
Sementara itu, juru bicara YouTube mengatakan perusahaan melacak dengan cermat situasi di Brasil. Dia mengklaim platform telah diperintahkan untuk memblokir pengguna yang dituduh mendukung serangan itu.
“Tim Kepercayaan dan Keamanan kami menghapus konten yang melanggar Pedoman Komunitas kami, termasuk streaming langsung dan video yang menghasut kekerasan. Kami akan tetap waspada seiring situasi yang terus berkembang,” ujar dia.
Perwakilan Telegram mengatakan aplikasi perpesanan itu bekerja sama dengan pemerintah Brasil dan kelompok pemeriksa fakta untuk mencegah penyebaran konten yang menghasut kekerasan. “Telegram adalah platform yang mendukung hak kebebasan berbicara dan protes damai. Namun, seruan untuk melakukan kekerasan secara eksplisit dilarang di platform kami," ucap dia.
Sementara itu, TikTok dan Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar. Staf Twitter di Brasil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah pengambilalihan Elon Musk pada bulan Oktober, termasuk delapan karyawan yang mengawasi topik yang sedang tren dan membantu menambahkan konteks ke tweet yang telah diberi label untuk informasi yang salah.
Saat ini otoritas Brasil mulai menyelidiki aksi penggerudukan ke tiga gedung pemerintahan yang dilakukan para pendukung Jair Bolsonaro. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pun berjanji akan menyeret mereka yang terlibat dan bertanggung jawab ke pengadilan.
“Siapa pun yang melakukan ini akan ditemukan dan dihukum,” kata Lula da Silva kepada awak media di Sao Paulo.
Bolsonaro sendiri telah mengecam aksi penggerudukan ke gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan Brasil yang dilakukan para pendukungnya. Dia menyebut, aksi semacam itu tak dapat dibenarkan.
“Demonstrasi damai, dalam bentuk undang-undang, adalah bagian dari demokrasi. Namun, penghancuran dan invasi gedung-gedung publik seperti yang terjadi hari ini, serta yang dilakukan oleh sayap kiri pada 2013 dan 2017, keluar dari aturan,” kata Jair Bolsonaro lewat akun Twitter-nya, Ahad (8/1/2023) lalu.
Bolsonaro menekankan, selama menjabat sebagai presiden, dia selalu menghormati hukum. "Sepanjang mandat saya, saya selalu berada dalam empat baris Konstitusi, menghormati dan membela hukum, demokrasi, transparansi, serta kebebasan suci kita," tulisnya.
Pada Ahad (8/1/2023) lalu, ribuan pendukung Bolsonaro menggeruduk gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan Brasil. Mereka tak menerima kekalahan Bolsonaro dari Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilihan presiden yang digelar Oktober tahun lalu. Hingga Lula da Silva dilantik 1 Januari lalu, Bolsonaro belum mengucapkan selamat kepadanya.
Dalam aksi penggeredukan tiga gedung pemerintahan tersebut, sejumlah pendukung Bolsonaro menyerukan intervensi militer guna mengembalikan tokoh pujaan mereka ke tampuk kekuasaan. Terkait kejadian itu, Lula da Silva menuding Bolsonaro mendorong pemberontakan oleh orang-orang yang disebutnya 'fasis fanatik'. Bolsonaro telah menolak tuduhan tersebut.
“Saya menolak tuduhan, tanpa bukti, yang dikaitkan dengan saya oleh kepala eksekutif Brasil saat ini,” ucapnya.
