REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK)menanggapi informasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal perusahan pada 2023 ini. Kepada wartawan, JK mengaku belum melihat adanya potensi gelombang PHK massal di sejumlah perusahaan padat karya.

"Saya baru-baru ini berbicara dengan pelaku industri garmen, justru dia punya lima pabrik garmen di Jawa itu. Justru dia kesulitan buruh, makanya dia datangkan buruh dari Sumatra," ujar JK dalam keterangannya usai menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina, Selasa (10/1/2023).

JK menyebut perusahan yang mengalami penurunan sehingga melakukan PHK adalah perusahaan-perusahaan baru. Apalagi, perusahaan yang berkembang pesat saat pandemi Covid-19 akibat pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat.

"Jadi memang yang cenderung sekarang ini perusahaan-perusahaan katakanlah yang baru, yang digital, apa namanya e-commerce itu. Karena orang kembali ke toko dan ke mall untuk melihat. Dulu kan waktu Covid-19 sangat maju, begitu normal sekarang kan kembali berkurang," ujarnya.

Namun di bidang lain, kata JK, berdasarkan pemantauannya masih dalam kondisi aman. "Seperti yg saya katakan, ini garmen justru kekurangan buruh, kekurangan karyawan, terpaksa ambil di Batam, di Medan, ini mereka ngomong sendiri, "Pak, kami kekurangan pegawai sekarang di Jawa. Jadi yang (PHK) massalnya dimana? Saya belum liat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika