REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dewan Keamanan PBB pada Senin (9/1/2023) dengan suara bulat menyetujui pengiriman bantuan kemanusiaan kepada sekitar empat juta orang di Suriah barat laut diperpanjang selama enam bulan ke depan. Otorisasi oleh Dewan Keamanan diperlukan karena otoritas Suriah tidak menyetujui operasi kemanusiaan yang telah mengirimkan bantuan termasuk makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah sejak 2014.

Untuk menghindari permusuhan Barat terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina, Dewan Keamanan menyetujui pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah melalui Turki. Pada Juli tahun lalu, dewan menyetujui perpanjangan pengiriman bantuan kemanusiaan, sekitar dua hari setelah otorisasi berakhir.

Para diplomat mengatakan kepada Reuters, anggota dewan telah secara informal menyetujui operasi pengiriman bantuan selama enam bulan ke depan. Perpanjangan ini dirancang dan dinegosiasikan oleh Irlandia dan Norwegia sebelum mereka menyelesaikan masa jabatan dua tahun di dewan pada 31 Desember. 

Rusia, yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang saudara yang dimulai pada 2011, berpendapat bahwa operasi bantuan itu melanggar kedaulatan Suriah. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menggambarkan, persetujuan kelanjutan pengiriman bantuan ini merupakan "keputusan sulit".

"Resolusi itu gagal mencerminkan aspirasi rakyat Suriah yang mengharapkan dari Dewan Keamanan, selain upaya kemanusiaan yang efektif, penghormatan terhadap integritas teritorial Suriah dan kedaulatannya," kata Nebenzia. 

Amerika Serikat, Inggris dan Prancis menekankan, perpanjangan operasi pengiriman bantuan kemanusiaan sangat diperlukan. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kepada dewan, perpanjangan 12 bulan diperlukan untuk memungkinkan kelompok bantuan mempekerjakan, dan merencanakan operasi secara efektif.

Dewan Keamanan awalnya mengesahkan pengiriman bantuan pada 2014 ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah. Bantuan dikirim melalui Irak, Yordania, dan dua titik di Turki.  Tetapi Rusia dan Cina telah memangkasnya menjadi hanya satu titik masuk yaitu melalui perbatasan Turki.

Rusia mengatakan, bantuan harus dikirim dari dalam Suriah. Tetapi penentang Assad khawatir makanan dan bantuan lainnya akan berada di bawah kendali pemerintah.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Desember mengatakan, pengiriman bantuan dari dalam Suriah "tetap tidak dapat menggantikan ukuran atau ruang lingkup" operasi PBB. Menurutnya, operasi bantuan PBB merupakan penyelamat bagi jutaan orang Suriah.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen untuk mengejar semua jalan untuk memberikan bantuan dan perlindungan melalui rute yang paling aman dan paling langsung dan efisien," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Ikuti Whatsapp Channel Republika