REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta semua pihak untuk menaati kontitusi yang berlaku di Indonesia. Termasuk ihwal masa jabatan presiden yang dibatasi maksimal selama dua periode.
"Kalau sudah dua kali (periode), ya maaf dua kali," ujar Megawati dalam pidato HUT ke-50 PDIP di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (10/1). Pidato tersebut seolah ingin memberi pesan PDIP menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
Megawati mengingatkan agar semua pihak tak mudah dan semena-mena mengubah aturan yang sudah berlaku di negeri ini. Hal itu lantaran aturan yang berlaku telah melewati penyusunan dan pembahasan yang sangat panjang. "Kalau memang sudah diputuskan bersama ya itu yang dijalankan," ujarnya.
Salah satu contoh tegaknya aturan terjadi di Amerika Serikat (AS), di mana hingga saat ini hanya terdapat dua partai politik. Padahal, sejak lama sudah ada keinginan untuk menambah jumlah partai politik di sana. "Mereka bilang ada keinginan bentuk partai, tapi tidak bisa. Menurut saya itu hal yang baik," ujar Megawati.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19. Namun pada masa seperti ini, ia mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia di Jakarta, Kamis (8/12/2022).
Menurut dia, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun. Hal itu menyebabkan kerja-kerja dari pemerintahan tak maksimal dalam merealisasikan visi dan misinya.
"Kita sama-sama tahu, deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini," ujar Bamsoet.