Rabu 11 Jan 2023 07:31 WIB

China Tangguhkan Penerbitan Visa di Jepang dan Korsel

Jepang dan Korsel memperketat aturan masuk Covid-19 bagi pengunjung dari China.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nidia Zuraya
 FILE - Seorang wanita yang tiba dari China memasuki pusat pengujian COVID-19 di Bandara Internasional Incheon Di Incheon, Korea Selatan, Kamis, 5 Januari 2023. China menangguhkan visa pada Selasa bagi warga Korea Selatan yang datang ke negara tersebut untuk pariwisata atau bisnis di pembalasan nyata untuk persyaratan pengujian COVID-19 pada pelancong China.
Foto: AP/Lee Jin-man
FILE - Seorang wanita yang tiba dari China memasuki pusat pengujian COVID-19 di Bandara Internasional Incheon Di Incheon, Korea Selatan, Kamis, 5 Januari 2023. China menangguhkan visa pada Selasa bagi warga Korea Selatan yang datang ke negara tersebut untuk pariwisata atau bisnis di pembalasan nyata untuk persyaratan pengujian COVID-19 pada pelancong China.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China menangguhkan penerbitan visa jangka pendek di Korea Selatan dan Jepang pada Selasa (10/1/2023). Padahal China sebelumnya telah memulai melonggarkan arus pendatang yang masuk ke negaranya usai pemberlakuan ketat selama pandemi Covid-19.

Kedutaan Besar China di Korea Selatan (Korsel), menangguhkan pemberian visa jangka pendek untuk pengunjung dari negara itu. Keputusan ini, menurut keterangan kedutaan di akun resmi WeChat,  akan menyesuaikan kebijakan dengan pencabutan pembatasan masuk diskriminatif Seoul terhadap Beijing.

Baca Juga

Kedutaan Besar China di Jepang kemudian mengumumkan langkah serupa. Pihak kedutaan mengatakan, misi dan konsulatnya telah menangguhkan penerbitan visa mulai Selasa (10/1/2023). Pernyataan kedutaan tidak menyatakan alasan penangguhan tersebut.

Langkah itu dilakukan segera setelah Jepang memperketat aturan Covid-19 bagi pengunjung yang datang langsung dari China. Tokyo menetapkan hasil negatif dari tes PCR yang diambil kurang dari 72 jam sebelum keberangkatan, serta tes negatif saat tiba di negara itu.

China mencabut kebijakan karantina wajib untuk kedatangan dan mengizinkan perjalanan untuk melanjutkan perjalanan melintasi perbatasannya dengan Hong Kong sejak Ahad, menghapus pembatasan besar terakhir di bawah rezim "nol-Covid" yang tiba-tiba mulai dibongkar pada awal Desember setelah protes bersejarah terhadap pembatasan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Cina Wang Wenbin sempat menyatakan tindakan beberapa negara terhadap pengunjung dari China adalah diskriminatif.  Dia mengancam China akan mengambil tindakan balasan dan itu ditunjukan dari langkah pertama kepada Jepang dan Korsel.

Tapi aturan perbatasan bukan satu-satunya konflik Covid-19 yang terjadi di China. Media pemerintah mengecam Pfizer Inc  atas harga Paxlovid untuk pengobatan Covid-19.

"Bukan rahasia lagi, AS telah mengumpulkan cukup banyak uang dari dunia melalui penjualan vaksin dan obat-obatan, dan pemerintah AS telah berkoordinasi selama ini," kata tabloid milik Partai Komunis yang berkuasa Global Times dalam tajuk rencana.

Kepala Eksekutif Pfizer Albert Bourla mengatakan pada Senin (9/1/2023), perusahaan sedang berdiskusi dengan otoritas China tentang harga untuk Paxlovid. Namun perusahaan itu tidak melisensikan versi generik di China. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement