REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis tingkat pemahaman keuangan masyarakat di Nusa Tenggara Barat mencapai 65,45 persen atau meningkat sebesar 30,8 persen dan merupakan indeks literasi tertinggi kedua secara nasional.
"Data itu merupakan hasil Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022," kata Kepala OJK NTB Rico Rinaldy, di Mataram, Rabu (11/1/2023).
Selain itu, kata dia, indeks inklusi (akses) keuangan masyarakat di NTB, juga meningkat signifikan sebesar 19,61 persen dari 62,73 persen menjadi 82,34 persen.
Hal tersebut menunjukkan gap indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB semakin kecil, serta kesadaran masyarakat NTB untuk mengakses layanan dan produk keuangan formal semakin tinggi.
Menurut Rico, peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB sebagai buah dari kolaborasi aktif OJK dengan pemerintah daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah dan memperluas akses keuangan masyarakat melalui berbagai program.
Beberapa program yang dilakukan pada 2022, yakni program melawan rentenir berbasis masjid (Mawar Emas). Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTB.
"Program Mawar Emas tersebut telah diikuti oleh 1.410 peserta di 10 kabupaten/kota di NTB," ujarnya.
Ia menambahkan dalam rangka percepatan program industrialisasi di NTB, OJK bersinergi dengan Dinas Perindustrian NTB yang telah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Industri (Simanis) yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi data dan menyediakan akses pembiayaan modal usaha bagi industri kecil menengah (IKM).
OJK NTB juga bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB dalam menyukseskan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).
Di Lombok Timur, kata Rico, OJK mendukung perluasan program berantas rentenir melalui kredit tanpa bunga (Berkembang). Program yang menyasar pelaku usaha mikro kecil menengah tersebut diluncurkan oleh TPAKD Kabupaten Lombok Timur.
OJK NTB juga sudah melakukan sebanyak 39 kegiatan edukasi keuangan pada 2022, baik melalui tatap muka terbatas maupun webinar dengan jumlah peserta 9.248 orang termasuk sasaran prioritas tahun 2022, yaitu pelaku UMKM, ibu rumah tangga, masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta penyandang disabilitas.
"Puncak kegiatan berupa penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat NTB di Sumbawa, yang diikuti oleh 21 industri jasa keuangan dan dihadiri oleh lebih dari 3.000 pengunjung," kata Rico.