REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dan Brasil sedang mencari cara untuk bekerja sama dalam penyelidikan protes di seluruh Brasilia pada akhir pekan. Kerja sama ini upaya berbagi pelajaran dari pertanyaan tentang serangan di Capitol AS pada 6 Januari 2021
Menurut salah satu sumber Reuters, anggota parlemen AS Bennie Thompson adalah salah satu anggota parlemen yang sedang mendiskusikan kolaborasi tersebut. Dia merupakan ketua komite House of Representatives yang baru-baru ini dibubarkan dalam menyelidiki serangan di Capitol AS.
"Saya sangat bangga dengan hasil kerja dan laporan akhir Komite Seleksi 6 Januari. Jika (itu) berfungsi sebagai model untuk penyelidikan serupa, saya akan membantu sebisa mungkin," kata Thompson dalam pernyataan tertulis.
Sumber lain yang mengetahui kolaborasi itu menyatakan, Presiden Senat Brasil Rodrigo Pacheco juga telah membahas gagasan pertukaran semacam itu dengan diplomat top AS di Brasilia. Sumber dekat ini mengatakan, kuasa usaha kedutaan AS Douglas Koneff menerima gagasan berbagi pengetahuan dari penyelidikan pendukung Presiden Donald Trump. Ketika itu pendukung Trump menyerang Capitol dalam upaya gagal untuk hentikan Kongres untuk mengesahkan kemenangan pemilihan Joe Biden.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Rabu (11/1/2023), bahwa AS belum menerima permintaan khusus dari Brasil mengenai kekerasan baru-baru ini di Brasilia. Namun, dia akan menanggapi secepatnya jika permintaan tiba.
Diskusi awal tentang kolaborasi itu terjadi saat 74 anggota parlemen di kedua negara menandatangani pernyataan bersama pada Rabu. Mereka mengecam kekuatan "anti-demokrasi" yang mencoba membatalkan pemilu baru-baru ini di negara mereka dengan kekerasan politik.
Mereka mengutuk kekerasan politik di Brasilia dan Washington yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun itu. Pernyataan tersebut, yang ditandatangani terutama oleh anggota parlemen progresif di kedua negara, diartikulasikan oleh Washington Brazil Office, sebuah kelompok yang mempromosikan dialog bilateral untuk membela hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.
"Bukan rahasia lagi bahwa agitator ultra-kanan di Brasil dan Amerika Serikat sedang mengoordinasikan upaya," tulis mereka mengutip hubungan antara rekanan mantan presiden Trump dan Jair Bolsonaro.
"Sama seperti ekstremis kanan mengoordinasikan upaya mereka untuk merusak demokrasi, kita harus bersatu dalam upaya kita untuk melindunginya," ujar pernyataan itu.
Laporan akhir komite 6 Januari yang dirilis bulan lalu mengatakan, Trump harus menghadapi tuntutan pidana karena menghasut kerusuhan mematikan itu. Laporan tersebut mencantumkan 17 temuan spesifik, membahas implikasi hukum dari tindakan mantan presiden dan beberapa rekannya dan termasuk rujukan kriminal Trump dan individu lain ke Departemen Kehakiman.
Sedangkan dalam pada Ahad (8/1/2023), pendukung Bolsonaro menyerbu Kongres, Mahkamah Agung, dan istana kepresidenan Brasil. Mereka menyerukan kudeta militer untuk membatalkan pemilihan Oktober yang dimenangkan oleh Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.
Penyerangan itu terjadi saat Bolsonaro berlibur di AS dan harus masuk rumah sakit akibat masalah perut dari bekas tusukan pada 2018. Dia mengaku menunda kepulangannya yang semula dijadwalkan akhir Januari dan memicu desakan untuk mengusirnya.
Bolsonaro pun menolak tuduhan memicu kerusuhan di Brasilia. Dia mengatakan di Twitter, protes damai adalah bagian dari demokrasi, tetapi vandalisme dan invasi gedung-gedung publik adalah pengecualian dari aturan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika