REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengakuan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, soal intervensi pemerintah untuk meloloskan Partai Gelora memicu kontroversi. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah membantah itu. Pun halnya dengan Gelora yang menepis isu spekulatif tanpa bukti tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan kepada wartawan mengaku, telah mendengar perihal tuduhan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, tentang dirinya yang mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR bahwa ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan Parpol Peserta Pemilu. Tak Ada itu, mestinya dicek dulu," kata Mahfud, Kamis (12/1/2023).
Mahfud membenarkan menghubungi KPU ketika ramai tudingan KPU meloloskan dan tidak meloloskan partai politik tertentu. Namun, ia mengaku saat itu hanya berpesan agar KPU bersikap profesional
"Betul saya kontak ke KPU, tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022, saya menelepon Sekjen KPU, Pak Bernard. Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu," kata Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika