REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumpulkan 41 direksi dari lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di Jakarta pada Rabu (11/1/2023) malam. Dalam pertemuan bertajuk "Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem" tersebut, Erick mengingatkan para direksi untuk memberikan warisan kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah. Hal itu seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasraya.
"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini," ujar Erick.
Hadir pada kesempatan ini Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. Mengutip Pahala, Erick kembali menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terbaik harus dimulai dari orang dalam.
"Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK dan kita juga memproses hukum di kejaksaan," ujar Erick.
Erick menilai, para direksi penting untuk datang karena ia ingin menekankan pada mereka dua hal. Pertama, pencegahan korupsi, dan kedua, mengenai perbaikan sistem.
Kedua hal ini perlu untuk memperkuat transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik. Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator, seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.
"Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara," kata Erick.
Erick mengingatkan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel, dan sering bocor.
"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya," kata Erick menegaskan.
Pria kelahiran Jakarta ini juga menekankan perlunya direksi yang hadir untuk sadar Indonesia sedang berusaha menarik kepercayaan investor. Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika