REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah tidak pernah melakukan intervensi dalam tahapan Pemilu 2024.
Itu disampaikan Ma'ruf menyusul tudingan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay yang mengatakan adanya intervensi Istana melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Nggak ada itu intervensi istana, itu kewenangan KPU, itu penuh soal pemilu sudah ada lembaganya," ujar Kiai Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Kiai Ma'ruf pun menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut istana kerap mendapatkan tudingan sejumlah pihak mengenai intervensi Pemilu. Senada dengan Jokowi, Wapres menegaskan tidak ada campur tangan pemerintah dalam keputusan KPU.
"Saya kira sudah dijawab Presiden, istana nggak ada itu (intervensi), hanya kalau terjadi apa-apa alamatnya ke istana, padahal istana tidak pernah ikut campur, ya. Itu Presiden sudah menegaskan tuh nggak ada intervensi istana," ujarnya.
Terkait tudingan kecurangan, Ma'ruf menyatakan telah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menangani laporan-laporan kecurangan. "Kalau ada yang merasa (dicurangi) kan ada badan pengawasnya itu, ya, disampaikan," ujar Ma'ruf.
Sebelumnya, istana diseret-seret dalam intervensi pemilu saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2023).
Hal itu terjadi ketika Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) membeberkan bukti-bukti kecurangan komisioner dan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah satunya memerintahkan agar Partai Gelora diloloskan ikut menjadi peserta Pemilu 2024.
Mendadak Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia langsung mengubah rapat menjadi tertutup bagi wartawan. Saat rapat masih terbuka, Hadar menjelaskan temuan dugaan kecurangan, bukti-bukti, dan keterlibatan lembaga negara, seperti istana dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Ketika mendengar ada nama lembaga negara lain disebut perwakilan koalisi, Doli langsung memotong penjelasan Hadar. Politikus Partai Golkar tersebut meminta rapat dilanjutkan secara tertutup.
"Sebentar, Pak, saya kira, saya mohon maaf teman-teman, karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat ini kita alihkan tadinya terbuka ke tertutup saja," kata Doli di gedung DPR, Senayan, Rabu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika