REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun kembali atau merekonstruksi sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang rusak akibat gempa magnitudo (M) 7,9 pada Selasa (10/1/2023) pukul 02.47 WIT.
"Ini sebagai wujud perhatian pemerintah pusat atas perintah Bapak Presiden Jokowi. meskipun gempa beberapa hari yang lalu akibatnya tidak begitu masif ditandai dengan tidak adanya korban jiwa yang secara langsung akibat gempa, tetapi tentu saja Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang haknya sama dengan daerah-daerah," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai meninjau sejumlah fasilitas yang rusak akibat gempa di Saumlaki, Kamis (12/1/2023).
Ia mengatakan, sama seperti daerah lain yang baru saja terjadi gempa besar, pemerintah pusat akan membantu pembangunan rumah warga yang rusak berat senilai Rp 60 juta, rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak ringan Rp 15 juta.
Dalam pemberian bantuan ini, pemerintah akan menggunakan parameter untuk menentukan penyaluran nilai bantuan melalui verifikasi Kementerian PUPR atas laporan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. "Untuk itu, data yang dihimpun pemerintah daerah segera dilaporkan ke pusat, sehingga mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, pembangunan rumah kembali masyarakat yang terdampak gempa bisa segera dilakukan," katanya.
Ia mengungkapkan, status tanggap darurat telah ditetapkan Gubernur Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Nomor 86 Tahun 2023 dan Bupati Kepulauan Tanimbar melalui Surat Keputusan Nomor 361/10 Tahun 2023 selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 10 hingga 24 Januari 2023.
Walaupun tidak ada pengungsi karena rata-rata masyarakat mengungsi ke rumah keluarganya, tetapi pemerintah akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan cara membantu logistik siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat terdampak senilai Rp 250 juta, yang secara teknis akan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kemudian, untuk operasional harian selama tanggap darurat, pemerintah pusat memberikan bantuan senilai Rp 350 juta. "Barangkali pada tanggap darurat itu masih ada yang perlu dilakukan terkait evakuasi membantu masyarakat, ini pun kami berikan anggaran operasional Rp 350 juta," kata Suharyanto.
Ia mengatakan, terkait satu korban meninggal saat menyelam, belum bisa dipastikan apakahakibat gempa atau tidak. Namun, akan tetap menjadi perhatian. "Saya monitor, nanti dari pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan santunan," katanya.
Suharyanto memastikan proses rekonstruksi pascagempa di Tanimbar akan dilakukan secepatnya. Ia meminta aparat kepolisian dan TNI di daerah untuk membantu pemerintah daerah sehingga prosesnya berjalan tepat waktu yang ditargetkan.
"Berulang kali saya sampaikan kepada pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk membantu melakukan pendataan. Di tempat-tempat lain itu kadang lambatnya karena pendataan. Saya sampaikan ke bupati dan jajaransegera dilaporkan data yang ada, kalaupun nanti harus dua tahap tidak apa-apa, yang penting sudah pasti sehingga masyarakat yang terdampak ini tidak terlalu lama menunggu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat," katanya.
Suharyanto dan rombongan dari Jakarta serta rombongan pimpinan TNI dan Polri di Maluku tiba di Saumlaki, Kamis siang, dan langsung meninjau sejumlah rumah warga yang rusak di Saumlaki dan sekitarnya.
Selain itu, mereka meninjau fasilitas pelayanan publik yang rusak akibat gempa seperti lapangan upacara Mandriak dan Puskesmas Saumlaki.
Usai melakukan pemantauan langsung, Suharyanto dan rombongan yang didampingi forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) Kepulauan Tanimbar, mengunjungi gabungan posko bencana di markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1507/Saumlaki dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel Edward Indey.
