REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai, tepatnya di Dusun Kalumpang Barat dan Dusun Bungung-bungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, terancam abrasi.
Kepala Desa Bontosunggu Kamiluddin melalui keterangan di Makassar, Senin menyebutkan abrasi ini sudah terjadi sejak puluhan tahun. Hingga sekarang, tanggul pemecah ombak yang diharap bisa menyelamatkan rumah warga belum dibuat pemerintah.
"Biasanya gelombang tinggi di sini, ini baru-baru terjadi setelah tahun baru ini sekitar 5 meter itu mencapai aspal," katanya.
Ia menjelaskan abrasi sudah mengikis tanah permukiman warga sejauh 10 meter dari permukaan laut. Bahkan, permukiman warga nyaris hilang akibat terkikis abrasi.
Terlihat permukiman warga yang berjejer di bibir pantai terancam rusak. Air laut sudah hampir mendekat ke rumah warga.
Guna memperkecil dampak abrasi tersebut, katanya, warga mengambil karung yang diisi dengan pasir kemudian disusun di belakang rumah sebagai tanggul pemecah ombak. Ada pula beberapa rumah warga yang diikat menggunakan tali sebagai alat penahan.
Kamiluddin mengatakan sebagai pemerintah desa, Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait kondisi ini. Sebab, pihaknya tak bisa membangun tanggul pemecah ombak menggunakan dana desa sebab anggarannya terbatas.
"Untuk sementara ini saya sebagai pemerintah desa tidak bisa menganggarkan dari dana desa karena dana desa terbatas, apalagi ini ada penurunan anggaran," katanya.
Ia khawatir, apabila abrasi ini terus mengikis tanah permukiman warga, maka akan berdampak fatal.
"Kalau tidak secepatnya ditangani, kemungkinan rumah warga hanyut kena abrasi," ungkapnya.
Bahkan, pihaknya juga kerap mengimbau warganya agar sementara waktu tidak pergi melaut apabila gelombang tinggi.
"Saya sudah imbau warga kalau tinggi gelombang bisa mengungsi dulu ke tetangga atau keluarga, karena ini tidak kita tahu kapan datang ombak besar," kata dia.
Oleh karena itu, ia membutuhkan infrastruktur tanggul pemecah ombak. "Saya berharap pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk membantu kami," demikian Kamiluddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika