REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala-kepala daerah terkait inflasi. Walaupun inflasi terakhir ada di angka 5,5 persen, inflasi di negara-negara lain sudah ada yang menyentuh 9,2 persen, termasuk di Uni Eropa.

Untuk itu, Jokowi meminta gubernur, bupati, wali kota bersama Bank Indonesia (BI) terus memantau pergolakan harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Sehingga, senantiasa terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya datang.

Dengan begitu, ia menekankan, Indonesia bisa mengejar dan mengantisipasi gejolak kenaikan harga agar bisa diselesaikan. Jokowi meminta kepala-kepala bekerja lebih detail lagi. Misal, lebih memperhatikan kenaikan harga beras saat ini.

Jokowi mengaku, sudah memperingatkan Perum Bulog untuk masalah ini. Sebab, di lapangan, ada 79 daerah yang mengalami kenaikan harga beras dan itu tidak sedikit. Kemudian, ada pula kenaikan harga telur di 89 daerah dan harga daging ayam ras di 75 daerah.

Maka itu, ia meminta gubernur, bupati, ataupun wali kota lebih rajin lagi masuk ke pasar-pasar dan betul-betul melakukan pengecekan ke lapangan. Sehingga, kepala daerah bisa memastikan sendiri, apakah data yang diberikan sesuai fakta lapangan.

"Sudah tidak musim lagi sekarang ini, yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang--Red). "Pak, baik Pak, tidak ada yang naik Pak, harga stabil Pak". Kalau saya, saya cek langsung ke lapangan," ujar Jokowi, Selasa (17/1/2023).

Terkait itu, Jokowi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah-daerah selalu menginformasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala-kepala daerah. Selain itu, ia minta daerah-daerah mulai mewaspadai gejolak tarif yang diatur pemda.

Misalnya, tarif PDAM dan angkutan karena itu bisa menjadikan inflasi naik, harus dihitung betul dan jika masih kuat, ditahan. Sekalipun tidak kuat, tidak apa-apa naik, tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan 100 persen lebih.

"Karena, data yang masuk ke saya, ada (yang seperti itu)," ujar Jokowi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika