REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah menekan angka kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayahnya. Ia menyebut, saat ini masih ada 14 provinsi memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Selasa (17/1/2023).

“Saya kira data siapa yang miskin ekstrem ini di daerah sudah ada semua, dan sampai di desa sudah punya semuanya. Tolong seluruh kepala daerah cek ini. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, target pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai nol persen. Sedangkan pada 2022, angka kemiskinan ekstrem tercatat masih sebesar 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penangananya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan semuanya pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” jelas dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022.

Dengan demikian, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. Namun, angka ini menurun 0,14 juta orang jika dibandingkan dengan September 2021 yang mencapai 26,5 juta orang.

Jumlah angka kemiskinan pada September 2022 ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga pemutusan hubungan kerja.