REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi seperti yang dilakukan pemerintah pusat. Dengan dana abadi tersebut, daerah akan bisa mengelola anggarannya dengan baik.
Menurut Jokowi, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, daerah juga bisa seperti itu. Masukkan, yang memiliki DBH besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi. Itu sudah ada dalam Undang-Undang maupun PP Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” kata Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Selasa (17/1/2023).
Jokowi menyampaikan, dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia. Dana abadi tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA.
“Kalau INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli bandara, dana abadi itu bisa dimasukkan ke sana dengan return yang jauh lebih tinggi,” ungkapnya.
Sedangkan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jokowi kembali mengingatkan pentingnya membelanjakan anggaran untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Saat ini, realisasi belanja produk dalam negeri dari APBN maupun APBD masih 61 persen.
Oleh karena itu, ia berharap belanja produk dalam negeri dengan APBN maupun APBD dapat terus ditingkatkan. “Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen,” ungkapnya.
Jokowi juga menyebut bahwa total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir 2022 masih besar, yakni mencapai Rp 123 triliun. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
“Saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SiLPA, jangan sampai menjadi SiLPA,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika