REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta kepala daerah maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkonsultasi ke pemerintah pusat jika ada kebijakan kementerian maupun lembaga yang menghambat pembangunan daerah. Ini disampaikan Kiai Ma'ruf saat menutup secara daring Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Senin (17/1/2023).
"Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar terus dilakukan, terutama jika ditemui kebijakan sektoral dari Kementerian/Lembaga yang berpotensi menghambat pembangunan daerah," kata Kiai Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Untuk itu, dia berpesan agar para kepala daerah dan Forkopimda mengambil langkah-langkah yang bersifat terobosan untuk menggairahkan pembangunan daerah. Dia juga mengingatkan faktor kelembagaan dan aturan main merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Namun demikian, Ma'ruf menyebut, setiap daerah memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan intervensi pembangunan yang khas masing-masing wilayah. Karena itu, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini mengajak daerah untuk memadukan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.
"Secara khusus, saya minta perhatian lebih pada upaya memperbaiki rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah. Begitu pun upaya meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian daerah, hingga ke level desa," ujarnya.
Selain itu, Ma'ruf mengingatkan di era keterbukaan saat ini para kepala daerah dan Forkopimda terus memperkuat pola kerja sama dan kolaborasi baik di internal pemerintahan, maupun dengan para pemangku kepentingan strategis lainnya. Begitu juga penguatan langkah yang bersifat inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis digital.
"Kita berharap kemajuan teknologi digital, akan berpengaruh atas keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, termasuk dalam penguatan ekosistem UMKM, dan sistem perlindungan sosial yang efektif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika