REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan sejumlah pertimbangan Jalan Tol Bali Mandara menjadi tol pertama yang akan menjalani uji coba implementasi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun ini.

"Implementasi MLFF ini akan diuji coba dulu karena Tol Bali Mandara memiliki jarak yang pendek," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Pertimbangan lainnya, lanjut Hedy, adalah kondisi geografis Bali yang merupakan pulau sehingga arus lalu lintas kendaraannya lebih mudah terkontrol. Hedy juga mengatakan, Kementerian PUPR nantinya akan melakukan evaluasi uji coba MLFF di Tol Bali Mandara, sebelum memperluas uji coba sistem tersebut di jalan tol lainnya.

"Nanti kita evaluasi uji coba di Tol Bali tersebut apa saja masalah-masalahnya, setelah itu nanti baru kita perluas," ujarnya.

Uji coba MLFF di Jalan Tol Bali Mandara akan dilakukan oleh Kementerian PUPR pada Maret 2023. Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan uji coba MLFF dilakukan secara bertahap dengan pengguna selama masa transisi bisa langsung bertransaksi melalui sistem MLFF menggunakan aplikasi tanpa melewati palang tol. Kendati demikian gerbang untuk transaksi nontunai konvensional tetap beroperasi.

Kementerian PUPR secara bertahap menghilangkan satu portal di gerbang tol untuk MLFF, sementara portal gerbang lainnya tetap bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan kartu elektronik.

Dengan MLFF, maka sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik. Sehingga dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien.

Nantinya, untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup mengunduh aplikasi Cantas dan melakukan registrasi serta memastikan saldo tersedia. Hal ini dikarenakan akan ada yang mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak terjadi pelanggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika