REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa mendorong rencana industri teknologi bersih. Rencana itu diharapkan tidak hanya menjaga benua itu dalam jalur untuk lebih hijau di masa depan tetapi juga menjamin kelangsungan ekonomi dalam menghadapi tantangan dari China dan Amerika Serikat (AS).
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjabarkan garis besar "Rencana Kesepakatan Industri Hijau" yang akan mempermudah Eropa dalam mendorong industri hijau dan berbagai proyek Uni Eropa dengan pendanaan besar sebagai upaya benua biru mencapai target karbon netral 2050.
"Kami tahu jendela yang kami miliki untuk berinvestasi pada teknologi bersih kecil dan inovasi untuk mendorong pemimpin menghadapi ekonomi bahan bakar fosil menjadi usang," kata von der Leyen di Davos, Swiss, Selasa (17/1/2023).
Di saat yang sama unjuk rasa memprotes perluasan tambang batu bara di sebuah desa di Jerman berlanjut. Ketika negara itu berusaha mengamankan pasokan energi di tengah pemangkasan pasokan dari Rusia.
"Kami melihat upaya agresif untuk menarik kapasitas industri kami ke China dan tempat lain," katanya.
Di World Economic Forum, von der Leyen mengatakan selain mendanai proyek energi bersihnya sendiri, blok 27 negara anggota juga akan lebih kuat dalam menghadapi praktik perdagangan tidak sehat yang datang dari Amerika Serikat (AS) dan terlebih dari China.
Uni Eropa yang sedang berusaha melepaskan diri dari ketergantungannya pada energi Rusia sejak invasi ke Ukraina satu tahun yang lalu, juga tidak ingin bergantung pada materi logam langka dari China yang dibutuhkan untuk mengembangkan penyimpanan baterai, hidrogen dan energi angin.
"Kami memiliki kebutuhan yang mendesak untuk menjadikan transisi net-zero tanpa menciptakan ketergantungan yang baru," kata von der Leyen.
Meski von der Leyen mengelukan cengkraman Washington dan Beijing pada pasar Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa itu lebih keras pada China dalam pidatonya. Ia menekankan masih berharap pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatasi kesalahannya yang sangat merugikan Uni Eropa.
Di Brussels Komisioner Perdagangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis berbicara dengan Perwakilan Perdagangan AS Catherine Tai. Keduanya mengecilkan keluhan Uni Eropa tentang Undang-undang Reduksi Inflasi AS senilai 369 miliar dolar AS.
"Melakukan dengan cara sendiri tidak efektif dan diinginkan, justru kami harus menciptakan ekonomi skala lintas Atlantik dan menetapkan standar bersama," kata Dombrovskis.
Rencana von der Leyen akan menjadi pendorong utama perdebatan negara-negara anggota Uni Eropa sebelum 27 pemimpin bertemu pada 9 dan 10 Februari mendatang mengenai isu itu. Sebelum rencana itu diterapkan, Uni Eropa harus menemukan keseimbangan antara kemampuan raksasa ekonomi seperti Jerman dan Prancis menggelontorkan bantuan dan dana untuk negara anggota yang lebih kecil.
Tidak ada angka spesifik yang disampaikan. Tapi melihat Undang-undang Reduksi AS dan bagaimana Uni Eropa memberikan bantuan sebesar 672 miliar euro atau 727,5 miliar dolar AS ke negara-negara yang terdampak perang Ukraina, setiap komitmen Uni Eropa akan sangat besar.
Banyak pemimpin Uni Eropa yang menilai undang-undang AS itu sebagai upaya menahan perusahaan Eropa dari pasar teknologi energi bersih Amerika yang menguntungkan seperti mobil listrik. Pendekatan "beli produk AS" dianggap mendiskriminasi perusahaan multinasional Eropa.
"(Rencana AS) beresiko memikat sejumlah bisnis Uni Eropa memindahkan investasinya ke AS," tulis Wakil Presiden Komisi Eropa Margrethe Vestager dalam suratnya ke negara anggota Uni Eropa pekan lalu.
Rencana ini menekankan kegelisahan Uni Eropa bahwa ekonominya tidak lagi relevan di masa depan karena diperas AS dan China.
"Sebagai persatuan, kami tidak memenuhi potensi ekonomi kami, produktivitas kami jatuh terbelakang dan lebih sedikit dan semakin sedikit perusahaan terbesar di planet ini yang bermarkas di Uni Eropa," kata Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika