REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi koordinator supaya Indonesia senantiasa siap mengantisipasi segala kemungkinan. Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengatakan, arahan itu disampaikan Jokowi saat pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan 2023 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2023).
"Tadi Presiden menggambarkan situasi dunia yang penuh ketidakpastian, juga kita harus siap menghadapi segala kemungkinan," kata Prabowo kepada awak media selepas mendampingi Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, lanjut Prabowo, Jokowi juga menyampaikan, di tengah ketidakpastian tersebut Indonesia mendapat pengakuan dari dunia tentang berbagai prestasi baik di bidang ekonomi maupun penanganan pandemi Covid-19. Prestasi tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia dalam mengantisipasi ketidakpastian yang masih membayangi situasi global.
Kendati demikian, sambung dia, Jokowi mengingatkan, Indonesia harus tetap waspada dan menginstruksikan Kemenhan untuk menjadi koordinator dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang dihadapi. "Itu instruksi beliau, harus waspada," ujar mantan Pangkostrad tersebut.
"Untuk itu kita harus kerja sinergis, bekerja sama semua unsur, dan beliau minta Kementerian Pertahanan untuk menjadi semacam koordinator supaya Indonesia selalu antisipasi dan tidak terdadak oleh segala kemungkinan," kata Prabowo melanjutkan.
Sementara itu, Prabowo menjelaskan, Rapim Kemhan 2023 digelar dengan agenda utama menyampaikan doktrin-doktrin dokumen strategis kebijakan umum pertahanan negara, strategi negara, dan pembangunan kekuatan. Karena itu, pimpinan TNI ikut hadir semua di acara tersebut.
"Ini kita sebagai perumus, kita rumuskan, kita serahkan kepada Panglima TNI, ke semua Kepala Staf (TNI AD, AL, AU), mereka yang akan implementasi. Makanya kita kumpulkan di sini, kita sampaikan ke mereka dan mereka nanti kaji, dan mereka akan laksanakan ke dalam. Jadi ini proses yang cukup lama," ujar Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika