Rabu 18 Jan 2023 14:00 WIB

Cegah Perkawinan Anak, Jabar Buat SE Gubernur Hingga Gerakan Aksi Daerah 

Salah satunya, melalui gerakan STOPAN JABAR (Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat). 

Rep: Arie Lukihardianti / Red: Agus Yulianto
Ketua TP-PKK Jawa Barat Atalia Praratya memberikan keterangan pers.
Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi/wsj.
Ketua TP-PKK Jawa Barat Atalia Praratya memberikan keterangan pers.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Angka perkawinan anak di Jabar hingga saat ini masih memperihatinkan. Pada 2022 triwulan ketiga lalu, jumlah dispensasi perkawinan anak di Jawa Barat yang dikeluarkan pengadilan agama mencapai 8.607 anak.

Oleh karena itu, menurut Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Atalia Praratya, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB, melakukan berbagai upaya untuk mencegah Perkawinan Anak. Salah satunya, melalui gerakan STOPAN JABAR (Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat). 

Baca Juga

"Untuk mencegah perkawinan anak, Pak Gubernur sampai menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang pencegahan perkawinan anak kepada bupati/walikota," ujar Atalia kepada wartawan, Rabu (18/1).

Upaya lainnya yang dilakukan Pemprov Jabar, kata dia, adalah dengan menandatangani Kesepakatan Bersama antara BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk Bersama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak.

Selain itu, pihaknya melakukan komitmen bersama dengan dinas pengampu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dinas pengampu pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

"Bahkan, kami melaksanakan komitmen bersama dengan unsur pentahelix untuk bersama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak," katanya.

Atalia menjelaskan, upaya lainnya adalah, pihaknya melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada unsur-unsur terkait. Yakni, pada Kepala Desa, Penyuluh Agama Islam, Penghulu, Guru/Tenaga Pendidik, Kader lini lapang dan Murid SMA.

"Kami melakukan KIE melalui media sosial, kepada masyarakat langsung di lapangan dan unsur-unsur pentahelix," katanya.

Menurut Atalia, pihaknya pun mendorong pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di kabupaten/kota seluruh Jabar. Pihaknya pun, membuat pelaporan kegiatan KIE pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat oleh tenaga lapang melalui Situs Stopan Jabar Beraksi

"Saat ini, bahkan kami sedang menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. Semoga semua upaya ini bisa berhasil menekan angka perkawinan anak," paparnya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement