REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor bijih bauksit pada tahun 2023. Itu dia sampaikan di hadapan sejumlah investor di Paviliun Indonesia di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss.
"Tahun ini kami juga sampaikan, silakan juga kalau mau protes kami, Indonesia. Kemarin kan kita dibawa ke WTO soal (larangan ekspor) nikel, kalah, dan kami lagi naik banding. Sekarang kita sudah mengumumkan lagi, (untuk) melarang ekspor bauksit tahun ini," katanya dalam paparannya di sesi panel bertajuk 'Indonesia Economic Development Through Downstream Industries and Inclusive Partnership' yang dipantau dari Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Bahlil pun meminta pemahaman lantaran kebijakan tersebut diambil pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong hilirisasi di dalam negeri. "Andaikan pun kami dibawa ke WTO, nggak apa-apa juga, karena kami belajar pada negara-negara yang dulunya udah berkembang," katanya.
Bahlil menyinggung bagaimana sejumlah negara maju dahulu juga melakukan hal yang sama untuk mendukung industri dalam negeri mereka. Ia mencontohkan Inggris yang pada abad ke-16 juga pernah melarang ekspor wool karena ingin menjadikannya sebagai bahan baku tekstil.
Langkah serupa juga dilakukan China pada tahun 1980-an di mana pemerintah negeri tirai bambu itu menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 90 persen untuk memproteksi industrinya. "Itu juga nggak ada yang melarang mereka. Dan Indonesia, dan negara-negara berkembang sedang ingin untuk menaiki tangga satu ke tangga yang lain untuk mencapai negara maju yang sama. Ini yang kita sekarang lakukan," imbuhnya.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengaku digugatnya Indonesia di WTO oleh Uni Eropa sebenarnya bukan masalah besar. Pasalnya, pemerintah sadar betul bahwa hilirisasi merupakan jalan tengah agar Indonesia bisa segera naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju.
"Harus saya sampaikan di sini, Indonesia sangat concern (peduli) terhadap SDGs. Indonesia sangat fokus untuk mewujudkan SDGs pada 2030. SDGs jangan hanya dilihat di sektor lingkungan tapi juga dilihat dari pemerataan pertumbuhan ekonomi di mana daerah-daerah sumber daya alam itu ada," tuturnya.
Bahlil juga menegaskan rakyat harus mendapatkan manfaat yang optimal melalui kolaborasi dalam perputaran roda ekonomi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri.
"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit yang eksisting dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton.
Ada pun fasilitas pemurnian bauksit yang dalam tahap pembangunan memiliki kapasitas input sebesar 27,41 juta ton dengan kapasitas produksi 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton.
"Dan cadangan bauksit kita kan besar 3,2 miliar (ton) dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5 (juta ton). Dari jumlah delapan smelter yang disiapkan, masih bisa 12 smelter lain dan ketahanan dari bauksit kita antara 90-100 tahun, masih cukup reserve yang ada," katanya pula.
Adapun, kata Airlangga, bijih bauksit akan diolah menjadi alumina, lalu menjadi alumunium atau alumunium ingot, kemudian turun kepada produk turunan dalam bentuk batangan atau flat, dan akan turun lagi ke industri yang saat ini sudah memiliki ekosistem yaitu industri permesinan dan konstruksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika