REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan sanksi pembinaan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank NTT akibat menjalankan aplikasi mobile banking tanpa izin.
"Sebenarnya, ini bukan masalah yang besar dan tidak ada istilah BI membekukan Bank NTT. Ini hanya pada masalah izin dan hanya sanksi pembinaan," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah NTT Stefanus Donny Heatubun di Kupang, NTT, Rabu (18/1/2023).
Hal ini disampaikannya saat BI NTT menggelar acara silaturahim bersama Kepala Perwakilan BI NTT yang baru sekaligus saling kenal guna mempererat kemitraan dengan media di NTT.
Sebelumnya, BI melalui suratnya Nomor : 25/2/DSSK/Srt/Rhs, tanggal 2 Januari 2023 bocor ke media sosial dan menjadi konsumsi publik. Surat yang harusnya bersifat rahasia itu perihal Pengenaan Sanksi terhadap Penyelenggaraan Layanan Mobile Banking dan Internet Banking Bank NTT, belum memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan mewajibkan Bank NTT membayar Rp 60 juta yang dibebankan pada rekening giro bank di Bank Indonesia.
Selain aplikasi mobile banking bernama B'Pung, serta tarik tunai tanpa kartu, pengajuan pinjaman, dan internet banking individu; serta layanan internet banking bisnis dan virtual account, telah diselenggarakan sejak 17 Juli 2021 itu juga belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
Pria yang biasa disapa Donny itu menyayangkan surat yang seharusnya rahasianya itu bisa bocor keluar dan menyebar hingga ke media sosial dan menjadi konsumsi publik. Ditambah lagi dengan pemberitaan yang menyebutkan ada pembekuan yang dilakukan BI kepada Bank NTT yang membuat penilaian buruk kepada Bank NTT.
"Pembinaan yang kami lakukan itu tidak bersifat membunuh bank karena yang terjadi bukanlah suatu kejahatan," kata Donny. Saat ini proses pelayanan kepada nasabah oleh Bank NTT masih terus berjalan, sambil menunggu izinnya keluar.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT Daniel Agus Prasetyo menegaskan, Bank NTT tetap diperkenankan menggunakan layanan B'Pung Mobile bagi nasabah yang sudah memiliki aplikasi tersebut. "Jadi nasabah tidak perlu khawatir dan tetap bisa memanfaatkannya untuk transaksi sehari-hari. Hanya saja penambahan pengguna baru yang diminta menunggu izin dari BI," kata Daniel.
Ia menambahkan, BI tetap mendorong digitalisasi dapat dilakukan di semua lapisan masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan mobile banking Bank NTT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika