Kamis 19 Jan 2023 10:15 WIB

Pemprov Jabar Harus Perkuat Program, Jaga Konsistensi Penurunan Kemiskinan

Penurunan kemiskinan 17 ribuan orang di Jabar paling besar dibandingkan provinsi lain

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Warga memunguti sampah di bantaran sungai Cikapundung, Bandung, Jawa Barat, (ilustrasi). Penurunan angka kemiskinan pada 2022 lalu harus menjadi momentum agar Jawa Barat melahirkan program-program yang berdampak besar dan terukur.
Foto: ANTARA/Novrian Arbi
Warga memunguti sampah di bantaran sungai Cikapundung, Bandung, Jawa Barat, (ilustrasi). Penurunan angka kemiskinan pada 2022 lalu harus menjadi momentum agar Jawa Barat melahirkan program-program yang berdampak besar dan terukur.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Prof Arief Anshory Yusuf meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperkuat sejumlah strategi. Agar fenomena positif penurunan angka kemiskinan Jawa Barat, yang turun sebesar 17.360 orang, pada Maret-September 2022 lalu berlanjut konsisten.

Menurut Prof Arief Anshory mengatakan penurunan kemiskinan sebesar 17 ribuan orang di Jabar paling besar dibandingkan provinsi lain hal yang tergolong wajar. Karena, jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat masih kedua terbesar setelah Jawa Timur sebanyak 4,07 juta orang.

Baca Juga

“Penurunan kemiskinan ini (Maret 2022-September 2022) hanya minimal dan harus dilihat dalam konteks yang lebih panjang,” ujar Prof Arief kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).

Prof Arief menjelaskan, sejumlah program yang dibuat Gubernur Jabar Ridwan Kamil seperti Petani Milenial, One Pesantren One Product, kebijakan penetapan struktur skala upah bagi buruh hingga upaya menurunkan jumlah desa tertinggal harus ditunggu secara jangka panjang untuk melihat dampak positifnya.