REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Serikat pekerja Prancis akan menggelar aksi mogok nasional pada Kamis (19/1/2023), untuk memprotes kebijakan pensiun pemerintah. Pemerintah Prancis mengusulkan reformasi pensiun yang mendorong peningkatan batas usia pensiun menjadi 64 tahun.
Aksi protes nasional ini menjadi ujian besar bagi Presiden Emmanuel Macron, dan tantangan bagi serikat pekerja. Jajak pendapat menunjukkan para pemilih Prancis sangat menolak reformasi yang menurut pemerintah sangat penting untuk memastikan sistem pensiun tidak bangkrut. Sementara tantangan bagi serikat pekerja adalah apakah mereka dapat mengubah oposisi terhadap reformasi menjadi protes sosial massal dan akhirnya membatalkan kebijakan tersebut.
"Inflasi, kondisi kerja, pensiun, (orang) muak dengan semua ini dan itulah mengapa kami pikir banyak yang akan bergabung dengan kami," kata anggota serikat CFE-CGC yang mewakili pekerja kerah putih, Simone Legendre.
Aksi mogok nasional ini berpotensi melumpuhkan transportasi umum. Operator kereta api SNCF mengatakan, hanya antara satu dari tiga jalur, dan satu dari lima jalur TGV yang akan beroperasi. Sementara hampir tidak ada kereta lokal atau regional yang beroperasi.
Tujuh dari 10 guru sekolah dasar akan berpartisipasi dalam aksi mogok. Pekerja kilang minyak juga akan ikut aksi mogok, sehingga tidak ada produk minyak sulingan yang akan dikirim dari kilang TotalEnergies di Dunkirk.
"Tidak ada yang baik dalam reformasi ini," kata Rozenn Cros, di Kota Cannes, ketika dia dan guru lainnya bersiap untuk pemogokan, dengan spanduk bertuliskan "No to 64."
Serikat pekerja garis keras Prancis, CGT telah mengancam akan memutus pasokan listrik ke anggota parlemen dan miliarder. Sementara pemerintah akan mengerahkan 10.000 polisi untuk melakukan pengamanan dan memastikan protes tidak berubah menjadi kekerasan.
Menunda usia pensiun dua tahun dan memperpanjang periode pembayaran akan menghasilkan tambahan 17,7 miliar euro atau setara dengan 19,1 miliar dolar AS dalam kontribusi pensiun tahunan. Langkah ini memungkinkan sistem pensiun mencapai titik impas pada tahun 2027.
Serikat pekerja mempunyai pendapat berbeda untuk memastikan kelangsungan sistem pensiun. Juru bicara pemerintah Oliver Veran mendesak para pekerja untuk tidak melumpuhkan negara.
Usulan reformasi pensiun ini masih harus melalui persetujuan parlemen. Macron telah kehilangan suara mayoritas absolutnya di parlemen. Tetapi dia berharap parlemen dapat mengadopsi usulan pemerintah dengan dukungan kaum konservatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika