REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen Untung Budiharto berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengabulkan pengajuan dana hibah untuk perlengkapan penanggulangan huru-hara (PHH). Anggaran yang diajukan untuk pengadaan perlengkapan PHH mencapai Rp 99 miliar.
"Proposalnya sudah diajukan kepada Pemprov DKI Jakarta bersamaan dengan pengajuan hibah kendaraan dinas operasional," kata Untung kepada wartawan di Markas Kodam Jaya, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2023).
Untung menerangkan, pengajuan hibah Rp 99 miliar untuk sekitar 2.000 alat, mulai dari helm, tameng, dan lainnya. Dia menjelaskan, perlengkapan PHH itu sangat dibutuhkan untuk pengamanan Pemilu 2024. Hal itu mengingat aksi unjuk rasa di Ibu Kota yang berpotensi meningkat.
Baca: Kasatpol PP DKI Sebut Hibah Mobil Mewah Permintaan Kodam Jaya
"Tapi itu belum dikabulkan. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh kita. Agar kita tidak melakukan kekerasan yang berlebihan kalau kita ada tameng," kata Untung.
Pemprov DKI memberikan hibah sebesar Rp 23,19 miliar kepada TNI dalam APBD DKI 2023. Anggaran hibah itu masuk pos anggaran Satpol PP DKI Jakarta. Secara umum, total anggaran Satpol PP dalam APBD 2023 mencapai Rp 1,04 triliun.
Total anggaran hibah Rp 23,19 miliar diberikan kepada Kodam Jaya dan Pasukan Marinir (Pasmar) 1. Adapun untuk Kodam Jaya, anggaran yang disetujui sebesar Rp 11 miliar. Anggaran hibah itu diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat Kodam Jaya.
Kendaraan dinas yang tercantum dalam pemaparan, yakni Land Cruiser satu unit, Prado satu unit, Fortuner satu unit ,dan Innova enam unit. Sedangkan untuk Pasmar 1, anggaran hibah yang disetujui sebesar Rp 12,19 miliar. Peruntukan hibah tersebut adalah untuk pengadaan peralatan perlengkapan huru-hara.
Di antaranya adalah helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, hingga full face masker. Kemudian, untuk pengadaan kanister, sarung tangan, megafone, kendaraan taktis, serta kendaraan komandan dan wakil komandan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika