REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan sejumlah langkah dalam upaya mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan di provinsi paling barat Pulau Jawa tersebut. Bahkan, sebelumnya viral ribuan karyawan dipecat dari pabrik pembuatan sepatu di Banten.
"Kita arahkan (APBD) supaya padat karya, terkait penanganan kemiskinan," kata Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar di Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (20/1/2023).
Menurut Al Muktabar, PHK yang dilakukan beberapa perusahaan di Banten, sebagai program pensiun bagi karyawan dan sifatnya pengajuan oleh karyawan. "Dan pengajuan pensiun itu kan dibenarkan?" ucapnya.
Al Muktabar menjelaskan, PHK yang disebutnya sebagai program pensiun itu sebagai dampak yang tak terelakkan dari lesunya perekonomian global menyusul perang Ukraina dan Rusia. "Situasi global, perang Ukraina-Rusia," ujarnya.
Dia mengaku, Pemprov Banten sudah melakukan langkah pencegahan sekaligus penanganan berkaitan dengan lesunya perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Menurut Al Muktabar, program kerja Pemprov Banten sejak setahun terakhir sudah diarahkan agar padat karya.
"Misal bangun jalan, yang kerjakan jalannya masyarakat," kata Al Muktabar. Dia juga menyebut sudah menjalankan perintah pemerintah pusat terkait dengan penanganan kemiskinan dan dampak PHK. Di antaranya, dengan melakukan penyaluran bantuan sosial yang berlapis dan masif dengan menggunakan APBD.
"Kalau darurat, sebagaimana amanat pemerintah pusat kita bahkan bisa pakai BTT (belanja tak terduga) untuk itu. Dan kita sudah lakukan," kata Al Muktabar.
Pihaknya juga saat ini sedang menyiapkan pembangunan sejumlah kawasan industri baru di wilayah selatan Banten, yang memiliki upah minimum murah. Langkah itu sebagai alternatif perusahaan membuka pabriknya. Pemprov Banten akan membuka kawasan pendukung industri dengan memanfaatkan lahan tidak produktif di sekitarnya.
"Mekanismenya kita HGU-kan (hak guna usaha) lahan-lahan nganggur itu, kita masukkan ke bank tanah. Sedang proses," ucap Al Muktabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika