REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG - Parlemen Korea Utara (Korut) mengeluarkan anggaran besar yang bakal menopang pengeluaran pertahanan. Hal ini tetap dilakukan meski krisis ekonomi sedang melanda negara tersebut.
Kantor berita Korut, Korea Central News Agency (KCNA) pada Kamis (19/1/2023) melaporkan bahwa anggota majelis memproyeksikan belanja negara secara keseluruhan akan meningkat sebesar 1,7 persen tahun ini. Namun KCNA tidak menyebutkan angka sebenarnya dari anggaran tersebut.
"Anggota majelis mengalokasikan 15,9 persen anggaran nasional tahun ini untuk pembelanjaan pertahanan, proporsi yang sama seperti tahun lalu. Ini untuk lebih memperkuat pencegahan perang baik dalam kualitas maupun kuantitas dan membela martabat dan keamanan negara dan orang-orang," tulis laporan KCNA.
Kendati begitu, sulit untuk mengukur berapa banyak uang yang akan dikeluarkan Korut untuk kemampuan militernya, mengingat rendahnya kualitas statistik terbatas yang diungkapkannya. Menurut laporan Pengeluaran Militer dan Persenjataan Dunia 2021 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Korut mungkin menghabiskan sekitar 4 miliar dolar AS untuk pertahanan pada 2019. Angka itu akan berjumlah 26 persen dari perkiraan produk domestik bruto, proporsi tertinggi di antara 170 negara yang diulasnya.
Pemimpin Korut Kim Jong-un menginginkan perluasan persenjataan nuklirnya secara agresif di tengah diplomasi yang mandek dan krisis ekonomi. Namun laporan media tidak menyebutkan kehadiran Kim pada sesi Majelis Rakyat Tertinggi yang berakhir Rabu (18/1/2023) lalu.
KCNA juga tidak menyebutkan komentar apa pun dari anggota majelis terhadap Amerika Serikat atau Korea Selatan dalam laporan pertemuannya pada Kamis. Laporan KCNA tentang pertemuan majelis mengisyaratkan bahwa Korut sedang berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi yang hampir mati.