REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memberlakukan kebijakan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di 25 ruas jalan di Jakarta. Di saat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik, kebijakan jalan berbayar hanya akan semakin membebani masyarakat.   

"Pemberlakuan jalan berbayar yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tidak akan efektif. Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat secara cepat dan paksa," ujar Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat dalam siaran pers kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Dia menjelaskan, aturan ERP seperti pengguna jalan 'dipalak' oleh Pemprov DKI. Menurut Mirah, kemacetan di Ibu Kota tidak akan bisa dihindarkan karena ruas jalan memang terbatas dan jumlah kendaraan yang melintas juga banyak. Dia menyoroti isi Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), yang mengecualikan angkutan umum berpelat kuning.

Artinya, ojek online (ojol) dan kendaraan kurir yang saat ini jumlahnya jutaan akan terbebani biaya jalan berbayar. Pihaknya memperkirakan perusahaan mungkin  membebani biaya jalan berbayar kepada konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan biaya jalan berbayar juga dibebankan kepada pengemudi ojol atau kurir.

Di saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak, kata Mirah, sangat mungkin bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. "Pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," ujarnya.

Pemberlakuan ERP yang setiap hari mulai pukul 05.00 sampai pukul 22.00 WIB, kata dia, sama saja Pemprov DKI membebani mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rejeki tanpa pandang bulu. "Aspek Indonesia juga memiliki anggota pengemudi daring dan kurir yang telah menyampaikan aspirasi keberatannya kepada kami untuk disampaikan kepada Pemerintah DKI," kata Mirah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika