REPUBLIKA.CO.ID,RABAT -- Tentara Maroko menyatakan setuju dengan Israel untuk memperkuat kerja sama militer termasuk dalam intelijen dan keamanan dunia maya. Tentara Maroko sepakat usai adanya pertemuan di Rabat untuk membicarakan pertahanan kedua negara.
"(Kedua negara) sepakat untuk lebih memperkuat kerja sama dan memperluasnya ke bidang lain, termasuk dalam intelijen, pertahanan udara, dan peperangan elektronik," demikian pernyataan Angkatan Bersenjata Kerajaan Maroko, dilansir The New Arab, Kamis (19/1/2023).
Persetujuan tersebut diumumkan pada Selasa (17/1/2023) waktu setempat, setelah adanya pertemuan pertama komite pemantauan kerja sama pertahanan Maroko-Israel di Rabat, ibu kota Maroko. Pertemuan yang digelar selama dua hari itu membahas kerja sama militer termasuk di bidang logistik, pelatihan dan akuisisi serta modernisasi peralatan.
Israel dan Maroko menormalisasi hubungan pada 2020, menyusul kesepakatan serupa antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Normalisasi ini sangat kontroversial di seluruh dunia Arab dan sekitarnya. Sejak itu kedua negara telah menandatangani sejumlah kesepakatan di bidang militer, perdagangan, dan sains.
Kesepakatan itu menuai kecaman luas dari dunia Arab dan Palestina di seluruh dunia, yang menggambarkan langkah itu sebagai "tusukan dari belakang" bagi warga Palestina karena Israel terus menduduki dan melakukan kekerasan di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang terkepung.
Warga Palestina menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan nasional mereka. Warga Maroko juga menyatakan menentang kesepakatan dan dukungan untuk perjuangan Palestina. Bahkan pada akhir Desember 2022, ratusan pengunjuk rasa Maroko turun ke jalan di kota-kota negara tersebut untuk berdemonstrasi menentang normalisasi hubungan negara mereka dengan Israel.
Unjuk rasa itu diikuti sebuah koalisi yang terdiri lebih dari selusin organisasi politik dan HAM, yang mereka sebut sebagai Penyelenggara Front Maroko untuk Mendukung Palestina dan Melawan Normalisasi. Protes berlangsung di 30 kota berbeda di seluruh Maroko, termasuk Tangier, Agadir, Meknes, dan Rabat.
Usai normalisasi hubungan itu, Amerika Serikat membuat pengakuan kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat yang disengketakan, sebagai imbalan untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Inilah yang kemudian memicu kekhawatiran di negara tetangga Aljazair, pendukung lama gerakan Polisario, yang mencari referendum kemerdekaan untuk Sahara Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika