REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Seorang politikus anti-imigran dari kelompok sayap kanan membakar salinan Alquran di dekat Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada Sabtu (21/1/2023). Kementerian Luar Negeri Turki mendesak Swedia untuk mengambil tindakan terhadap para pelaku pembakar Alquran, dan mengundang semua negara untuk mengambil langkah nyata melawan Islamofobia.
"Kami mengutuk sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami. Mengizinkan tindakan anti-Islam yang menargetkan umat Islam dan menghina nilai-nilai suci kami, dengan kedok kebebasan berekspresi sama sekali tidak dapat diterima," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.
Protes terpisah terjadi di kota yang mendukung Kurdi dan menentang tawaran Swedia untuk bergabung dengan NATO. Sekelompok demonstran pro-Turki juga mengadakan protes di luar kedutaan.
Ketiga aksi tersebut mengantongi izin dari polisi. Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billstrom mengatakan, provokasi Islamofobia sangat mengerikan.
"Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa Pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan," kata Billstrom di Twitter.
Pembakaran Alquran dilakukan oleh Rasmus Paludan, yaitu pemimpin partai politik sayap kanan Denmark, Hard Line (Suram Kurs). Paludan, yang juga berkewarganegaraan Swedia, sebelumnya pernah menggelar sejumlah aksi demonstrasi dengan membakar Alquran. Paludan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Surat izin yang diperoleh Paludan dari polisi, menyatakan, protes ini dilakukan untuk menargetkan Islam dan upaya Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait mengecam aksi pembakaran Alquran.
"Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan.
Tahun lalu, Swedia dan Finlandia mendaftarkan diri untuk bergabung dengan NATO. Langkah ini diambil setelah invasi Rusia ke Ukraina. Swedia dan Finlandia harus mendapatkan persetujuan dari 30 negara anggota NATO untuk masuk sebagai anggota.
Turki mengatakan, sebelum masuk sebagai anggota NATO, Swedia harus terlebih dahulu mengambil sikap terhadap kelompok militan Kurdi, yaitu Kurdistan Workers Party (PKK). Turki menetapkan PKK sebagai organisasi teroris. Dalam aksi protes menentang bergabungnya Swedia dengan NATO, para pengunjuk rasa membawa spanduk besar bertuliskan, "Kita semua PKK".
"Kami akan terus menentang penerapan NATO Swedia," kata juru bicara Aliansi Melawan NATO dan salah satu penyelenggara aksi demonstrasi, Thomas Pettersson, kepada Reuters.
Polisi mengatakan situasi di ketiga aksi demonstrasi berlangsung tenang. Sementara itu di Istanbul, sekitar 200 pengunjuk rasa membakar bendera Swedia di depan konsulat Swedia sebagai tanggapan atas pembakaran Alquran. Akibat aksi tersebut, Turki membatalkan rencana kunjungan Menteri Pertahanan Swedia, Pal Johnson ke Ankara.
Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan, dia telah berdiskusi dengan Erdogan tentang kurangnya tindakan untuk membatasi protes di Swedia terhadap Turki. Dia juga telah menyampaikan reaksi Ankara kepada Jonson di sela-sela pertemuan Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina.
“Tindakan ini tidak dapat diterima, karena ada reaksi terhadap (protes) ini. Maka ada hal-hal yang diperlukan perlu dilakukan, dan langkah-langkah harus diambil,” kata Akar.
Kementerian Luar Negeri Turki telah memanggil duta besar Swedia terkait aksi protes tersebut. Finlandia dan Swedia menandatangani perjanjian tiga arah dengan Turki pada 2022, yang bertujuan untuk mengatasi keberatan Ankara atas keanggotaan mereka di NATO. Swedia mengeklaim, telah memenuhi bagian dari memorandum tersebut, tetapi Turki menuntut lebih, termasuk ekstradisi 130 orang yang dianggap teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika