Ahad 22 Jan 2023 14:51 WIB

India Blokir Akses ke Dokumenter BBC Soal Peran Modi dalam Kerusuhan di Gujarat

Pemerintah India mengeluarkan perintah agar Twitter memblokir cicitan terkait.

Rep: Rizky Jaramaya / Red: Lida Puspaningtyas
 Perdana Menteri India Narendra Modi (C-L) berjalan untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di Ahmadabad, Gujarat, India, 05 Desember 2022. Pemungutan suara untuk tahap kedua dan terakhir pemilihan majelis Gujarat dimulai dengan 833 kandidat memperebutkan 93 kursi. Hasilnya akan diumumkan pada 08 Desember 2022.
Foto: EPA-EFE/SIDDHARAJ SOLANKI
Perdana Menteri India Narendra Modi (C-L) berjalan untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di Ahmadabad, Gujarat, India, 05 Desember 2022. Pemungutan suara untuk tahap kedua dan terakhir pemilihan majelis Gujarat dimulai dengan 833 kandidat memperebutkan 93 kursi. Hasilnya akan diumumkan pada 08 Desember 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India telah memblokir penayangan film dokumenter BBC terkait peran Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat pada 2002. Penasihat Pemerintah India, Kanchan Gupta mengatakan, larangan ini dikeluarkan menggunakan kekuatan darurat di bawah aturan teknologi informasi negara.

"BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, tapi video tersebut diunggah di beberapa saluran YouTube," kata Gupta.

Baca Juga

Gupta mengatakan, Pemerintah India telah mengeluarkan perintah kepada Twitter untuk memblokir lebih dari 50 cicitan yang terhubung ke video dokumenter tersebut. Pemerintah juga memerintahkan YouTube untuk memblokir unggahan video tersebut.

Gupta mengatakan, YouTube dan Twitter telah mematuhi arahan tersebut. Pekan lalu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India menyebut film dokumenter BBC sebagai karya propaganda, dengan tujuan untuk mendorong narasi yang didiskreditkan.

Modi adalah menteri utama negara bagian barat Gujarat ketika dilanda kerusuhan komunal yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. Sebagian besar korban tewas adalah Muslim. Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar, dan menewaskan 59 orang. Aktivis hak asasi manusia memperkirakan setidaknya jumlah korban tewas mencapai dua kali lipat dari jumlah yang diumumkan pemerintah.

Modi membantah tudingan bahwa dia gagal menghentikan kerusuhan. Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung ditugaskan untuk menyelidiki peran Modi dan pihak terkait lainnya dalam kekerasan itu. Dalam laporan setebal 541 halaman pada 2012, mereka tidak dapat menemukan bukti untuk menuntut menteri utama saat itu.

Modi kemudian ditunjuk sebagai ketua Partai Bharatiya Janata, atau partai nasionalis Hindu. Dia terpilih sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada 2014 dan 2019.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement