REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Senin (23/1/2023) berjanji mendorong peningkatan persenjataan militer di bawah strategi keamanan selama lima tahun ke depan. Pada Desember 2022, Pemerintah Kishida mengadopsi reformasi keamanan dan pertahanan utama, termasuk kemampuan serangan balik yang membuat terobosan dari prinsip negara pascaperang yang hanya membela diri secara eksklusif.
Jepang mengatakan, penyebaran pencegat rudal saat ini tidak cukup untuk mempertahankan diri dari kemajuan senjata yang cepat di China dan Korea Utara. Dalam pidato pembukaan sesi parlemen tahun ini, Kishida mengatakan, diplomasi aktif harus diprioritaskan. Namun, negara juga membutuhkan kekuatan pertahanan sebagai pendukung.
"Kita menghadapi lingkungan keamanan paling parah dan kompleks sejak akhir Perang Dunia II, dan pertanyaannya adalah apakah kita dapat melindungi nyawa orang dalam keadaan darurat," ujar Kishida dalam pidatonya.
Strategi tersebut berupaya untuk mengendalikan ambisi teritorial China yang semakin tegas. Tetapi strategi itu juga merupakan masalah sensitif bagi banyak negara di Asia yang menjadi korban agresi masa perang Jepang.
Kishida menyatakan, itu perubahan haluan drastis dari kebijakan keamanan Jepang, dan masih dalam batasan konstitusi pasifis dan hukum internasionalnya. "Saya tegaskan bahwa tidak akan ada perubahan sedikitpun dari prinsip non-nuklir dan hanya pertahanan diri Jepang dan langkah kami sebagai negara yang cinta damai," kata Kishida.
Bulan ini, Kishida melakukan tur ke lima negara, termasuk Washington, untuk menjelaskan rencana pertahanan baru Jepang dan mengembangkan hubungan pertahanan dengan sekutunya, AS. Jepang berencana menggandakan anggaran pertahanannya dalam lima tahun menjadi 43 triliun yen atau 332 miliar dolar AS. Jepang juga akan meningkatkan kemampuan dunia maya dan intelijen.
Sementara tiga perempat dari peningkatan anggaran pertahanan tahunan diambil dari reformasi fiskal. Sedangkan sisanya berasal dari kemungkinan kenaikan pajak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika