REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dalam mengakselerasi transformasi ekonomi terlebih di tengah kondisi krisis global saat ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis. Di antaranya percepatan tranformasi digital, peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi hijau, penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menjelaskan, pemindahan pusat pemerintahan atau IKN dari Jakarta ke luar Jawa tidak terlepas dari struktur perekonomian Indonesia yang secara spasial masih terkonsentrasi di Jawa. Hal itu juga mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan daya dukung Jawa, terutama di wilayah Jakarta yang semakin menurun.

“Pemindahan IKN ke Kalimantan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 menjadi kepastian hukum bagi keberlanjutan dan keberlangsungan pindahnya ibu kota dan komitmen untuk pemerataan ekonomi. Ini agar tidak lagi jawasentris tetapi juga membangun ekonomi yang inklusif terutama di kawasan timur Indonesia,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Senin (23/1/2023).

Pembangunan IKN yang mengusung konsep future smart forest city yang berbasis inovasi dan teknologi, kata dia, sejalan dengan arah pembangunan wilayah Kalimantan yang mendorong diversifikasi ekonomi. Hanya saja tetap mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Pembangunan IKN pun dinilai sebagai program padat karya yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada 2023 diperkirakan akan menyerap sekitar 100 ribu sampai 200 ribu tenaga kerja dan akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia.

“Ke depan, pembangunan IKN ini tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur. Melainkan juga multiplier effect seperti penguatan konektivitas antarmoda, pengembangan koridor pangan dan pertanian dan juga pengarusutamaan penanggulangan bencana serta adaptasi perubahan iklim,” tutur Airlangga.

Mengingat itu proyek besar, Airlangga menekankan pentingnya dukungan dan peran semua stakeholder termasuk Persatuan Insinyur Indonesia untuk mewujudkan visi bersama IKN sebagai katalis peningkatan peradaban Indonesia. Para insinyur diharapkan dapat mengembangkan inovasi dan teknologi dalam membangun IKN sebagai kota dunia untuk semua dan simbol negara maju, mendukung transformasi percepatan energi terbarukan sebagai pengganti fosil, dan melakukan transisi energi menuju sistem ketenagalistrikan, serta terlibat dalam pembangunan IKN yang smart, sustainable, modern, berstandar internasional, dan bisa menjadi identitas bangsa.

Guna mempercepat pembangunan IKN, kata dia, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta, badan usaha, serta masyarakat supaya turut berperan membangun infrastruktur IKN. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan dukungan pendanaan melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah berharap pula agar para insinyur yang berada di dunia usaha dapat turut mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi agar tercipta SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri. Pemerintah sendiri telah menyediakan insentif Super Tax Deduction berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan bagi pengembangan vokasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika