REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, agar Indonesia menjadi negara maju, makmur, adil, dan bermartabat, diperlukan investasi di sektor pembangunan. Dia mencontohkan, hal itu dilakukan dengan menggunakan instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dalam membangun gedung kampus perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
“Namanya syariah tapi tetap utang. Artinya, kita bayar kembali dan itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah, instrumennya didesain sesuai prinsip-prinsip syariah, tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman, dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik," ujar Sri saat Ground Breaking Ceremony The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang fase 2 seperti dilansir dari keterangan resmi, Senin (23/1/2023).
Menkeu juga menyebut, terdapat pembangunan terhadap beberapa universitas islam negeri lainnya di Indonesia yang dibangun dari berbagai sumber alternatif pembiayaan. Di antaranya berasal dari Saudi Fund for development (SFD) dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp 7,3 triliun.
“Untuk pinjaman yang sekarang ini yang masih aktif Rp 2,75 triliun. Artinya yang tidak aktif itu sudah kita bayar kembali. Itu kita bangun semuanya dengan uang negara, memang dipinjami dulu tapi kita bayar pakai uang negara,” tuturnya.
Pembiayaan pembangunan yang terbesar, ujarnya, berasal dari APBN yang mencapai Rp 9,6 triliun. Hal itu dilaksanakan melalui Project Based Sukuk (PBS) yang digunakan membangun berbagai perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia dari 2015 hingga 2023 dengan jumlah hingga 199 proyek.
“Kami di Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara akan terus melakukan tugas kita menjaga keuangan negara menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk pembangunan. Untuk melindungi rakyat pada saat rakyat menghadapi ancaman seperti pandemi," tegas Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika