REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir mendesak pembongkaran enam bangunan ilegal yang dibangun oleh warga Palestina di Area C selama sebulan terakhir. Selama rapat kabinet pada Ahad (22/1/2023), Ben-Gvir dengan nada marah berkomentar tentang evakuasi pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Dalam rapat kabinet, Ben-Gvir mempresentasikan dokumen dengan foto udara. Dia menduga foto udara itu sebagai bangunan ilegal Palestina.
"Hukum adalah hukum dan ada satu hukum untuk semua. Saya tidak akan menerima rasisme terhadap orang Yahudi di tangan saya. Sama seperti menteri pertahanan memilih untuk menghancurkan pemukiman ilegal Yahudi, kami menuntut agar konstruksi ilegal Arab di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) dihancurkan," ujar Ben-Gvir, dilaporkan Middle East Monitor, Senin (23/1/2023).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi pernyataan Ben-Gvir. Netanyahu mengatakan, pemerintah menerapkan hukum secara seimbang.
"Kami menerapkan hukum secara seimbang. Hari ini, kami menghancurkan tiga rumah Arab di Bethlehem dan Nablus," kata Netanyahu.
Setiap tahun Administrasi Sipil Israel menyetujui pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat. Sedangkan otorisasi untuk pembangunan permukiman Palestina di wilayah yang sama sangat jarang dikeluarkan.
Semua pemukiman Israel hanya untuk orang Yahudi. Menurut hukum internasional pembangunan permukiman itu adalah ilegal.