REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, berjanji untuk menangani kasus stunting dan permasalahan lain yang diakibatkan oleh gizi buruk di DKI Jakarta. Menurut dia, pihaknya akan segera melaksanakan rapat dengan seluruh pejabat eselon dua DKI Jakarta besok, Selasa (24/1).

“Saya akan teliti kenapa dia bisa stunting. Saya akan cek ke Dinas Sosial dan lainnya, penyebabnya apa,” kata Heru kepada awak media di Balai Kota, Selasa (24/1).

Dia menyebut, antisipasi dan penanganan sejauh ini di DKI sudah terlaksana. Di antaranya Kartu Jakarta Sehat (KJS), subsidi pangan hingga Kartu Jakarta Anak (KJA). “DKI itu sudah banyak berikan bantuan, kurang lebih 14 jaring pengaman sosial termasuk transportasi dan lainnya,” tutur dia.

Kabar gizi buruk dan stunting di Jakarta disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo. Menurut dia, ada 19 anak di DKI yang menderita gizi buruk di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Data BKKBN sejauh ini, menyebut ada sekitar 790 ribu balita di DKI. Kendati demikian, ada sekitar 14 persen prevalensi stunting di metropolitan ini. “Berarti masih ada sekitar 110 ribu balita stunting di Jakarta,” tutur Hasto dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Diketahui, prevalensi stunting Jakarta di cakupan nasional, berada di posisi kedua terendah setelah Bali. Hasto menuturkan, kondisi gizi buruk pada anak tersebut sebetulnya bisa diatasi. BKKBN sendiri, kata Hasto, memiliki program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), di mana para donatur bisa memberikan bantuan untuk melakukan intervensi gizi kepada anak berisiko stunting.

"Di Jakarta banyak pengusaha, banyak orang kaya. Harapan saya program Bapak Asuh Anak Stunting sukses di DKI dan akan cepat menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem," terang dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika