REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA - Pemkab Purbalingga siap mendukung program Rumah Mualaf Purbalingga, salah satunya dalam hal pemberdayaan ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam acara Pengukuhan Pengurus Rumah Mualaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purbalingga Masa Khidmat 2022 - 2027 di Pendopo Dipokusumo, Rabu (25/1/23).
"Tidak hanya dari Baznas, Pemkab Purbalingga bisa ikut mendukung pemberdayaan ekonomi karena banyak program untuk pelaku UMKM termasuk dana stimulan dan para mualaf bisa menjadi sasaran penerima," ujar Bupati Tiwi.
Bupati berharap pengurus Rumah Mualaf Purbalingga yang terkukuh bisa istiqomah menjalankan tugas mewujudkan apa yang menjadi visi misi organisasi. "Dengan adanya Rumah Mualaf ini, maka sudah ada wadah resmi sehingga pendampingan bisa lebih maksimal," imbuhnya.
Menurut Bupati Tiwi yang perlu dilakukan pertama adalah pendataan jumlah mualaf di Purbalingga sehingga berbagai program yang akan dilaksanakan bisa tersentuh secara merata.
"Baik program pemberdayaan ekonomi, pendampingan hukum, pendampingan sosial dan yang terpenting adalah pendampingan keagamaan berkelanjutan dan komprehensif," katanya.
Ketua MUI Kabupaten Purbalingga, Roghib Abdurrahman mengungkapkan, Rumah Mualaf baru sebatas nama, belum ada bangunannya. Oleh karena itu ia sangat terbuka jika pemerintah daerah ikut membantu.
"Selama ini di Purbalingga ada FKMP (Forum Komunikasi Mualaf Purbalingga), ada MCA (Mualaf Centre 'Aisyiyah) di Purbalingga kota dan Mrebet. Jadi Rumah Mualaf ini akan mewadahi ketiga lembaga tersebut menjadi terpusat," kata Ketua MUI Purbalingga.
Saat ini terdata ada 73 orang mualaf yang berpartisipasi. Ia meyakini di luar itu masih ada mualaf yang belum terdata.
Sekretaris Mualaf Centre Jawa Tengah, Multazam Ahmad mengungkapkan, setelah pengurus dikukuhkan, diharapkan bisa segera menjalankan tugasnya. Salah satunya tidak membiarkan para mualaf tanpa pendampingan.
"Akidah harus kita kawal jangan sampai orientasi pindah Islam karena sesaat," kata Multazam.